Kriteria Sertifikasi Tak Jelas

TASIKMALAYA – Sekitar 35 orang guru madrasah tsanawiah (MTs) dan madrasah aliyah (MA) se-Priangan Timur mendatangi sekretariat Sertifikasi Guru di gedung FKIP Sejarah Universitas Siliwangi. Mereka mempertanyakan kriteria penilaian yang dilakukan panitia dalam pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) atau sertifikasi guru.  

Alasannya, ada kesimpangsiuran informasi mengenai jumlah guru yang lolos dengan yang tidak. “Kami hanya ingin mengetahui kriteria ketidaklulusan itu seperti apa,” kata Rani Prihatin, salah seorang guru MA di Kabupaten Garut .

Dia juga mempertanyakan status PLPG. Menurutnya, PLPG seharusnya berbentuk pelatihan sehingga memiliki keriteria yang jelas kelulusan guru yang ikut pelatihan. Rani dan teman-temannya menuding ada permainan data dari pihak panitia dalam pelaksanaan sertifikasi.

Seorang guru asal Tasikmalaya yang menolak menyebutkan namanya menyatakan, data Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, menyebutkan ada sekitar 35 orang guru yang tidak lulus sertifikasi. Namun informasi tersebut berbeda dengan data yang diberikan panitia sertifikasi yang menyatakan hanya 3 orang guru di kabupaten yang tidak lulus sertifikasi. “Ini kan tidak jelas. Seolah ada kesengajaan untuk mendapatkan uang,” tandasnya, singkat.

Dikonfirmasi secara terpisah, koordinator lapangan PLPG Dedi Heryadi tidak bisa menjelaskan lebih rinci kriteria penilaian dalam PLPG tersebut. Menurutnya kriteria kelulusan mengacu pada buku acuan. Beberapa di antaranya nilai dari praktik mengajar tidak boleh kurang dari angka 65.

Proses penilaian sendiri menurutnya dilakukan oleh para instruktur yang ditunjuk langsung pemerintah. Mereka yang ditunjuk adalah para dosen dari Unsil, Universitas Galuh Ciamis, dan Uniga (Garut). Hasil penilaian kata dia dimasukkan dalam sebuah program yang menentukan lolos dan tidaknya guru yang bersangkutan.

“Penilaian kelulusan itu kan ada beberapa kriteria yang dipakai. Misalnya hasil workshop, seperti RPP, silabus kemudian ada proposal PTK. Itu semua dinilai oleh instruktur sesuai kriteria yang ada,” katanya.

Saat ini kata dia, untuk angka ketidaklulusan guru dalam PLPG yang dilakukan Unsil  berjumlah 22 orang. Selain itu dia mengaku tidak mengetahuinya. Sebab, kata Dedi, ada sebagian guru yang berada di bawah Kementerian Agama mengikuti PLPG di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kota Tasikmalaya.

Dijelaskannya, ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa dilaksanakan di Unsil seperti seni budaya. “Kalau yang dilaksanakan di UPI saya belum bisa menjelaskan karena sampai sekarang masih proses,” tuturnya.

Disinggung tentang tuntutan para guru yang mempertanyakan adanya penentuan lulus dan tidaknya dalam sebuah pelatihan, Dedi tidak dapat menjawabnya. Alasannya, terlalu banyak buku yang mengatur tentang PLPG. Namun yang jelas, kata dia, pengambilan keputusan itu telah mengacu kepada peraturan yang terdapat di dalam buku.

“Kami di sini hanya pelaksana saja. Jadi kalau harus mengambil satu keputusan saya tidak bisa. Kalau sekarang mereka punya harapan (keinginan) silakan saja karena pada hakikatnya mereka itu bawahan Kementerian Agama atau Diknas,” pungkasnya

sumber : jawapos

10 PTN Direkomendasi Terlibat Rekrutmen CPNS

JAKARTA,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mere komendasikan 10 perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sepuluh PTN yang bergabung dalam konsorsium tersebut adalah

1. Universitas Indonesia (UI),
2. Institut Teknologi Bandung (ITB),
3. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),
4. Institut Pertanian Bogor (IPB),
5. Universitas Gadjah Mada (UGM),
6. Institut Teknologi Surabaya (ITS),
7. Universitas Airlangga (Unair),
8. Universitas Sumatera Utara (USU),
9. Universitas Andalas (Unand),
10.Universitas Hasanuddin (Unhas).

Seluruh PTN yang tergabung dalam konsorsium itu bertugas membuat soal dan mengevaluasi hasil tes seleksi CPNS. Nuh menjelaskan, ada tiga kriteria poko yang melatarbelakangi dipilihnya 10 PTN itu untuk masuk dalam konsorsium seleksi masuk CPNS.

Pertama, PTN itu telah memiliki fasilitas seperti sistem scanning hingga sistem komputasi. Kedua, sistem yang dimiliki juga telah teruji penggunaan dan hasilnya.

“Dalam arti secara sistem dia telah teruji. Pernah dipakai untuk mengevaluasi tes ratusan ribu peserta Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).,” kata Nuh, di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Kriteria ketiga adalah terdistribusi. Ia mengatakan, PTN yang ikut andil dalam proses seleksi itu tidak semuanya berasal dari Pulau Jawa.

“Jangan sampai semua PTN dari Jawa. Itu makanya kita libatkan PTN dari luar Jawa dengan catatan telah memenuhi dua kriteria sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, yang harus dijaga dalam rekrutmen CPNS adalah transparansi. Menurutnya, PTN harus bisa menjamin semuanya transparan dan tidak dicemari oleh praktik KKN, dengan catatan PTN diberikan keleluasaan untuk independen.

“PTN itu independen, ini harus kita kawal, dan kita beri apresiasi. Saya hanya mengusulkan, yang berwenang menetapkan adalah Kemenpan, kami siap kapan saja diperlukan,” katanya.

sumber : kompas

Guru Pemalsu Ijazah Dikecam

BOGOR — Ulah beberapa oknum guru yang memalsukan ijazah demi mengejar sertifikasi, menuai kecaman. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli menegaskan, dirinya mengutuk sikap oknum guru yang menghalalkan segala cara, termasuk memalsukan ijazah untuk mendapatkan sertifikat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, seharusnya seorang guru menjadi panutan yang baik bagi pelajar dan masyarakat dalam semua hal, baik dalam etika maupun perbuatan. “Guru yang memalsukan ijazah hanya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, sangat tidak terpuji,” kecam Sumarli.

Ia mengatakan, dalam melakukan sertifikasi guru, sudah ada aturan baku (SOP) yang seharusnya menjadi acuan. Semua guru, kata dia, harus melakukan verifikasi administrasi. “Jadi, semua ijazah yang akan diajukan harus mendapatkan legalisir dari pihak sekolah, unviersitas bahkan dinas pendidikan,” tegasnya.

Jadi, lanjut Sumarli, jika ada indikasi sejumlah oknum guru menggunakan ijazah palsu dalam mengajukan sertifikasi, berarti pengawasan dari tim verifikasi lemah. “Saat ini, proses verifikasi administrasi data guru yang mengajukan sertifikasi, benar-benar diawasi. Jadi, bila ada yang lolos, maka di situ ada oknum yang bermain,” terangnya.

Menurut dia, oknum yang bermain dan berbuat curang harus ditindak tegas. Pemalsuan ijazah, kata dia, sudah masuk ranah hukum pidana dan bisa dijerat pasal pemalsuan dokumen negara. “Jika ini terjadi, maka yang harus ditindak bukan hanya oknum guru yang memalsukan ijazah, tapi juga oknum petugas yang tahu dan sengaja meloloskan berkas tersebut,” terangnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor Fero Supacua. Ferro menyebutkan, Komisi D akan berkoordinasi dengan rektor Universitas Pakuan selaku panitia penyelenggara sertifikasi guru. “Kita akan berkoordinasi dengan timnya dan akan meminta data berapa banyak oknum guru yang menggunakan ijazah palsu,” terang Fero.

Humas Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Rony Kusmaya mengklaim, hingga saat ini tak pernah ditemukan kasus penggunaan ijazah palsu pada proses sertifikasi guru di Kabupaten Bogor. Namun, dengan mencuatnya kasus tersebut, Disdik berjanji akan lebih mengetatkan proses pengawasan.

Menurut Rony, sejak diterapkannya sertifikasi guru 2007 lalu, tak pernah ada temuan ijazah palsu yang digunakan para guru untuk memuluskan proses setifikasi. Selain pengawasan secara internal, Disdik juga selalu melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat guna mengantisipasi adanya upaya kecurangan yang dilakukan oknum guru.

Sampai saat ini kami tak pernah menemukan kasus ijazah palsu. Namun untuk mengantisipasinya, kami akan lebih mengetatkan pengawasan,”
Sementara itu, terkait kuota sertifikasi guru 2012, sesuai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), maka jumlahnya mencapai 2.900 orang. Setelah proses pemberkasan, data tersebut mengerucut menjadi 2.153 orang yang terdiri dari guru jenjang TK sampai SMA dan sederajat, baik berstatus negeri maupun swasta.

Sedangkan proses pemberkasan dilakukan para guru sejak 1-18 Januari lalu. Setelah merampungkan berkasnya, Disdik kemudian merekomendasikan mereka ke LPMP Provinsi Jawa Barat untuk divalidasi. “Waktu pengumuman validasi diperkirakan 28 Januari mendatang,” katanya.

Setelah validasi, lanjut Rony, maka akan mengerucut nama-nama yang layak mengikuti proses selanjutnya. Yaitu, uji kompetensi sertifikasi yang akan digelar Febuari. Uji kompetensi melibatkan perguruan tinggi. “Tahun ini kita belum tahu perguruan tinggi mana yang akan ditunjuk,” ujarnya.

Lalu, setelah lolos uji kompetensi, sambung Rony, mereka harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Setelah itu, baru akan diumumkan siapa yang berhak mendapat sertifikasi tahun 2012.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mengikuti sertifikasi, sedikitnya ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi. Yakni, masa kerja minimal tujuh tahun, memiliki NUPTK, serta pendidikan minimal S1 yang ijazahnya dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dengan mengantongi sertifikasi, maka guru berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi yang nilainya disesuaikan dengan gaji pokok yang bersangkutan setiap bulannya. Sedangkan mekanisme pencairan dilakukan setiap triwulan. Namun, akibat kerap adanya keterlambatan dari pusat, penerimaan tunjangan sertifikasi di Kabupaten Bogor kerap dirapel hingga satu tahun sekali. ”Kalau ada keterlambatan, itu murni kebijakan dari pusat. Bukan dari Disdik Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Uji Kompetensi Guru Terbuka untuk 300.000 Orang

Uji kompetensi guru untuk menyeleksi guru yang bisa ikut sertifikasi tahun 2012 bakal digelar bulan Februari nanti. Guru yang tidak lolos tidak bisa ikut pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

Unifah Rosyidi, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, ,mengatakan kuota sertifikasi guru tahun 2012 sebanyak 250.000 guru. Peluang ikut uji kompetensi dibuka untuk 300.000 guru.

Menurut Unifah, yang diujikan sebenarnya hal-hal yang diajarkan guru, kompetensi guru dalam bidang studinya, dan metode mengajar atau kependidikan. “Yang tidak lulus, nanti ikut di kesempatan lainnya,” ujar Unifah.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mendesak supaya pemerintah tidak mempersulit guru untuk ikut sertifikasi.

Untuk menjamin guru yang lolos sertifikasi memang profesional dan berkualitas, pemerintah bisa membuat penilaian kinerja dengan tetap mengutamakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi setiap guru.

Menurut Sulistiyo, uji kompetensi ini seharusnya tidak dipakai untuk syarat keikutsertaan guru dalam kuota sertifikasi. “Pakai saja untuk pemetaan kompetensi guru sehingga pemerintah tahu apa yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan kualitasnya. Lagipula, seharusnya ini dilakukan untuk semua guru,” kata Sulistiyo.

sumber : kompas

Demi Sertifikasi, Guru Pakai Ijasah Palsu

Sertifikasi guru menorehkan catatan hitam bagi dunia pendidikan di Bogor. Demi mengejar sertifikat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), puluhan oknum guru diduga memalsukan ijazah.

Seperti diketahui, sertifikat LPMP ini memang menjadi incaran para guru. Sebab, dengan adanya sertifikat itu, maka guru bisa mendapatkan tunjangan sebesar gaji pokok. Artinya, guru yang sudah bersertifikasi akan mendapatkan penghasilan setara dengan dua kali gaji pokok dalam sebulan. Sayangnya, program sertifikasi ini tercederai dengan ulah segelintir oknum guru yang nekat memalsukan ijazah demi mengejar sertifikasi.

Ijazah palsu ini baru terbongkar saat portopolia guru tiba di tangan LPMP. Padahal, portopolio guru sebenarnya melalui proses yang cukup panjang, termasuk melengkapi berkas di tingkat sekolah dan dinas pendidikan.

Universitas Pakuan (Unpak) yang ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara sertifikasi guru telah menemukan lima ijazah palsu. Selain itu, Unpak juga menerima laporan dari masyarakat bahwa ada puluhan guru yang belum kuliah, tetapi sudah memiliki ijazah sarjana (S1) dan mengajukan uji sertifikasi.

Rektor Unpak, Bibin Rubini, mengatakan, ijazah palsu itu digunakan oknum guru sebagai salah satu persyaratan sertifikasi. “Dugaan kami, ada puluhan ijazah palsu yang beredar. Baik itu ijazah Universitas Pakuan maupun ijazah perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan keguruan,” tutur Bibin.

Ia menambahkan, hal ini bisa berdampak pada lunturnnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kompetensi para guru yang telah lolos sertifikasi. Lebih lanjut Bibin mengungkapkan, penemuan puluhan ijazah palsu tersebut bukan hanya di Bogor.

Namun di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Indramayu juga terjadi kasus serupa. “Kami memang menjadi asesor untuk memeriksa keaslian ijazah guru, sehingga langsung ketahuan jika ijazahnya palsu. Untuk kasus di luar Jabar, jumlahnya lebih banyak. Datanya berdasarkan laporan warga. Setelah kami cek, terbukti ijazahnya palsu,” lanjut Bibin.

Menurutnya, hal ini terjadi karena faktor tidak adanya program pendidikan keguruan di beberapa universitas di daerah. Nah, ini jadi celah untuk oknum yang mengatasnamakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain. “Kemungkinan kesempatan ini dimanfaatkan oknum guru dengan mengaku-ngaku bekerja sama dengan Unpak. Disuruh bayar lalu dapat ijazah Unpak. Padahal itu palsu, karena kami punya standar untuk bahan blanko ijazah,” kata Bibin.

Diduga, praktik ijazah palsu untuk kelengkapan sertifikasi telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dikhawatirkan, beberapa guru malah lolos sertifikasi dengan hanya mengantongi ijazah palsu.

“Bagaimana bisa mengajar dan mendidik dengan baik dan benar jika gurunya seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubag Umum Disdik Kota Bogor, Oki Trifasiasta menyatakan belum bisa memberikan keterangan lebih rinci terkait masalah tersebut. “Ini masalah sensitif. Saya harus ijin dulu ke atasan untuk memberikan keterangan. Saat ini saya belum dapat kewenangan apa-apa untuk memberikan penjelasan,” ujar Oki saat dihubungi Radar Bogor.

Hal senada dikatakan Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rony Kusmaya. Ia mengaku baru mendapatkan infomasi terkait ijazah palsu para oknum guru yang akan mengikuti sertfifikasi. “Infonya justru baru kami ketahui saat ini. Tentunya kami akan koordinasi dengan kampus terkait. Kalau memang benar oknum guru yang terbukti melakukan pemalsuan ijazah berasal dari Kabupaten Bogor, maka akan ada tindak lanjutnya,” tegasnya.

sumber : jawapos

Hasil PLPG Peserta Mutasi (Revisi) Rayon 134 Universitas Pasundan Bandung

Di informasikan kepada Bapak/Ibu bahwa Rayon 134 Universitas Pasundan Bandung telah menerima lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 7738/UN40/KL/2011 tentang hasil PLPG Sertifikasi Guru dalam Jabatan kuota 2011 Rayon 110/UPI untuk peserta mutasi Rayon 134/UNPAS.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu hasil PLPG Peserta Mutasi (Revisi) sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang telah kami terima dari Rayon 110/UPI dapat klik disini

Surat Resmi sudah kami sampaikan via POS kepada Diknas/Depag Kabupaten/Kota.

Demikian informasi ini , untuk diketahui oleh Peserta Rayon 134 yang Mutasi ke Rayon 110/UPI.

Sertifikasi Bisa Bikin Guru Stres

Tidak lolosnya ribuan guru di Jawa Barat mengikuti tes sertifikasi, akhirnya dikomentari oleh Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo. Dia meminta agar guru sabar dan tangguh menghadapai berbagai persoalan dan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Sabar, dalam pemahaman tidak emosional dan tidak cepat marah mengingat sekarang banyak sekali peristiwa yang memancing emosi para guru. Peserta didik yang terkadang berperilaku khusus, orang tua yang meminta perlakuan istimewa, rekan sekerja dan atasan yang sering tak bisa memahami berbagai persoalan yang dihadapinya,” tuturnya.

Ia juga mengungungkapkan agar guru bisa sabar ketika menghadapi berbagai tuntutan dari birokrasi yang terkadang bernuansa menuntut dan menghukum. Hal tersebut dikatakan Sulistiyo lantaram kesabaran guru sangat penting untuk menyukseskan tugas akademiknya dalam mengajar dan mendidik para siswa.

Guru yang tidak sabar dalam kondisi sekarang bisa memicu stres yang justru mengancam tugas mulia guru. Jika guru stres 40-an anak manusia dalam kelas yang menjadi asuhannya bisa menjadi korban,” katanya.

Namun, sabar bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk menang. Itu dijelaskannya agar memperhatikan berbagai “upaya” pemerintah dan pemerintah daerah untuk. Meningkatkan mutu guru, yang nampak akhir-akhir ini dikatakan Sulistiyo meminta agar para guru di samping sabar juga harus tangguh.

“Guru tak boleh cengeng, tak boleh lemah, tak boleh putus asa. Sikap itu penting, sebab menurutnya, sekarang banyak pemerintah kabupaten/kota menganiaya guru, memutasi sewenang-wenang, memindah guru yang sengaja dijauhkan dari tempat tinggal dan keluarganya,” tegasnya.

Ditambahkannya, banyak kasus guru yang sudah diangkat menjadi pejabat struktural dan memperoleh tugas tambahan diturunkan dengan tidak berdasarkan norma kepegawaian dan akademik, dipotong gajinya, diminta sumbangannya, dan sebagainya.

Sulisyo menilai ketangguhan guru juga diperlukan ketika menghadapai berbagai sistem pembinaan guru yang sekarang kurang bersahabat kepada guru. Misalnya, Permenpan dan RB No 16/2009 yang mulai berlaku Januari 2013.

“Banyak yang sangat sulit dilakukan oleh guru, terutama berkaitan dengan pengumpulan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Berbagai urusan sekarang cenderung lebih rumit. Lihat saja, dukungan untuk studi lanjut, banyak guru yang tak punya uang untuk biaya kuliah ke S1, tetapi anggaran di Kemdikbud banyak yang tak terserap,” ungkapnya.

Perihal impasing, dikatakannya saat ini sistemnya lebih lama, bisa berbulan-bulan bahkan banyak yang tahunan tidak dapat diselesaikan dengan baik, proses sertifikasi semakin lama semakin sulit.

“Mengurus NRG bagi guru agama tahunan, sehingga TPG-nya hangus satu tahun. Pengelolaan DAK maupun BOS perlu ketangguhan, banyak guru yang mendapat tugas mengelolanya, repot, ditekan oleh birokrasi maupun LSM untuk melakukan penyimpangan. Urusan kenaikan pangkat, guru2 yg gol IV/a ke atas, sekarang lebih dari 600.000 orang tertahan,” tuturnya.

Oleh karenannya ia menilai jika guru tak sabar dan tangguh akan banyak yang stres. Betapa tidak, banyak pihak yang tak rela guru meningkat kesejahteraannya dengan tunjangan profesi pendidik melalui proses sertifikasi.

sumber : jawapos

Prediksi kisi kisi uji Kompetensi Awal Sertifikasi 2012

Banyak rekan guru yang bingung mengenai bagaimana soal-soal uji kompetensi awal sertifikasi 2012. Hal ini disebabkan karena teknis sertifikasi 2012 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.Untuk sertifikasi th 2012 ada uji kompetensi.

Pelaksanaan uji kompetensi dimulai 25 Februari 2012 mendatang. Untuk para guru yang tidak lulus, diberi kesempatan mengulang hingga empat kali.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, Pasal 12 ayat (5) dinyatakan bahwa peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk: (a) melengkapi persyaratan portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan uji kompetensi.

Kisi-kisi uji tulis PLPG disusun oleh tim yang terdiri dari para dosen yang mewakili seluruh rayon LPTK. Kisi-kisi uji tulis PLPG merupakan acuan bagi rayon LPTK dalam menyusun bahan ajar dan pembuatan soal uji tulis PLPG. Dengan kisi-kisi, diharapkan dapat mendorong pembelajaran yang mengaplikasikan prinsip student center dengan menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Materi ujian tulis terdiri dari tiga (3) komponen, yakni:
(1) pengembangan profesionalisme guru, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan Karya Tulis Ilmiah (KTI),
(2) pedagogik yang terkait dengan mata pelajaran, dan
(3) kompetensi profesional atau penguasaan mata pelajaran/bidang keahlian.
(4) sosial

Secara berturut-turut, proporsi dari ketiga komponen itu adalah 30% (60 menit), 20% (40 menit), dan 50% (100 menit).

Berikut Kisi-kisi PLPG yang siap diunduh:

01.Kisi2PLPGProf-Guru-PTK-KTI

02.Kisi2-PLPG-TK

03.Kisi2-PLPG-SD

4a.Kisi2-PLPG-Penjas-Profesional

4b.Kisi2-PLPG-Penjas-Pedagogik

Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS

Pemerintah pusat dan daerah harus serius melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Diantaranya penghapusan honor-honor fiktif dan efisensi pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus melaksanakan e-procurement agar bisa menghemat anggaran 10 – 12 persen.

“Kalau semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melaksanakan efisiensi (penghapusan honor fiktif dan pengadaan barang/jasa), dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta.

Politisi PAN ini meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemda membentuk Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE). Disamping melakukan tender secara elektronik dan secara keseluruhan melaksanakan e-government.

“Kalau sudah hemat anggaran, otomatis dana pemerintah untuk membayar remunerasi cukup tersedia. Sebab, untuk membayar remunerasi butuh dana yang sangat besar,” ucapnya.

Dia memberikan gambaran, jika PNS di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah diberikan tunjangan kinerja, diperlukan anggaran sekitar Rp 250 triliun per tahun. Karena itu, untuk tahap pertama tunjangan kinerja diberikan 30 – 40 persen, dan dilakukan secara bertahap.

“Bisa dibayangkan betapa besarnya anggaran remunerasi itu. Makanya sikap profesionalisme PNS sangat dibutuhkan. Kalau kinerja buruk, dan ratusan triliun harus dikeluarkan untuk membayar PNS, bisa-bisa negara bangkrut,” tandasnya

Menjadi Guru, Untuk Apa?

Beruntunglah menjadi guru. Punya orang tua guru, pasangan hidup kita guru, orang tua yang anaknya jadi guru, orang yang teman-temannya guru, mereka memang beruntung. Siapa yang membekali murid untuk bekal hidup mereka di masa depan? Berapa banyak murid-murid yang telah dididik? Jika ukurannya kebermanfaatan untuk sesama, guru adalah orang paling beruntung.

Mulialah guru karena mereka punya peluang untuk menginspirasi siswa agar hidup mereka jauh lebih baik dari gurunya sendiri. Berbahagia lah guru jika kelak murid-murid mereka menjadi orang yang hidupnya sukses nan bermanfaat bagi sesama. Itulah dahsyatnya menjadi guru.

Rugilah orang yang menyepelekan guru. Masyarakat, bangsa, negara yang menyia-nyiakan bahkan mendzalimi guru, sungguh mereka akan mengalami kerugian yang teramat besar. Masa depan suatu bangsa sedang dipertaruhkan. Jangan anggap sepele hal ini.

Hari ini, mari tanyakan pada anak muda Indonesia, siapa di antara mereka yang ingin menjadi guru? Saya teringat dengan paparan Prof. Cheng (The Hong Kong Institute of Education) di event The 2nd East Asian International Conference on Teacher Education Research, Desember 2010 silam. Ada 4 prinsip holistik & berjangka panjang dalam konteks pengembangan dan pendidikan profesi guru, yaitu attracting teacher, developing teacher, empowering teacher, dan retaining teacher.

Prinsip pertama, attracting teacher. Pemerintah di suatu negara harus mampu memberikan kepastian hukum & penghidupan yang layak bagi guru. Status guru tak sebatas diperjuangkan secara de jure. Secara de facto, kehidupan guru memang harus dijamin agar fokus dalam berkarya. Jika syarat ini dipenuhi, maka setiap orang akan memandang profesi guru sebagai sesuatu yang prospektif. Tugas pemerintah selanjutnya, memastikan seleksi yang super ketat agar tidak sembarangan orang bisa menjadi guru.

Prinsip kedua, developing teacher. Lembaga Pendidik & Tenaga Kependidikan (LPTK) musti dikuatkan fungsi kelembagaannya. Kehidupan kampus di universitas keguruan dikondisikan agar mampu membina dan mendidik para calon guru agar benar-benar siap menjadi guru. Konsep pengembangan profesional guru mesti didefinisikan secara operasional.

Berkembangnya kompetensi guru mesti sejalan dengan masa pengabdian mereka, fokus utama dari prinsip ini. Harus ada program pengembangan profesional yang memfasilitasi guru agar mereka tidak pernah berhenti belajar. Bentuk aktivitasnya sangat beragam, dari mulai mengikuti training guru secara berkala, adanya supervisi pembelajaran, sampai keharusan untuk melakukan penelitian tindakan kelas.

Empowering teacher, prinsip ini mensyaratkan adanya upaya untuk memastikan bahwa kinerja guru selalu dapat diukur efektivitasnya. Guru mesti dibantu agar mereka selalu dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jika pun ada kendala, kepala sekolah dengan sistem pengembangan profesionalnya selalu setia menemani guru untuk menyelesaikan masalah yang kerap mereka hadapi. Tiada hari tanpa proses pemberdayaan guru.

Rencana karir seorang guru harus dinyatakan secara tegas & tidak multitafsir, aspek penting dalam prinsip retaining teacher. Jika aturan sudah ditetapkan bahwa syarat seorang guru menjadi kepala sekolah, misalnya, perlu waktu mengabdi 10 tahun dengan kualifikasi tertentu. Tapi, ada yang baru setahun sudah bisa menjadi kepala sekolah, apalagi tanpa fit & proper test, ini namanya kecelakaan.

Komitmen dan konsistensi dalam menegakkan aturan main bisa membuat guru termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Jika tidak, guru akan mengalami demotivasi. Situasi kompetisi tidak akan pernah berlangsung fair. Bahayanya, wrong man on the wrong place jadi sebuah keniscayaan. Guru paham apa yang harus dilakukan jika mereka ingin menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau jabatan struktural lainnya yang mempersyaratkan kompetensi guru yang mesti plus.

Jadi, lupakan impian untuk meraih prestasi atau jabatan tertentu jika masih banyak membual daripada berkarya nyata. Jika profesi guru ingin naik kelas, coba praktikkan keempat prinsip tersebut sesuai dengan konteks Indonesia.

Hong Kong bukan Indonesia, begitu pun sebaliknya. Hong Kong secara serius menetapkan kebijakan strategis dan mengembangkan sistem pendidikan guru secara sistematis dan berkelanjutan. Wajar kalau pendidikan mereka selangkah lebih maju dari kita. Indonesia tak usah pesimis karena citra profesi guru kita pernah mengalami masa-masa kejayaan di masa lalu.

Sayangnya itu dulu, catatan sejarah yang mesti dapat dimaknai hikmahnya. Sekarang, apa yang mesti diperbuat? Pemerintah harus mulai tergugah kesadarannya untuk mulai berbenah. Konsep sistem pendidikan guru kita mungkin tak kalah hebat dari negara lain. Persoalannya, apakah konsep tersebut konsisten diterapkan di tataran praktis pendidikan? Jangan-jangan teorinya bagus, praktiknya amburadul. Kondisi yang memilukan sekaligus memalukan.

Kapan pun dan dimana pun mereka berada, guru tetaplah guru, orang yang beruntung dan mulia. Jika hari ini, saya & Anda tetap memilih jalan hidup menjadi guru, meski jaminan hidup dan kepastian hukum dari pemerintah masih menjadi sebuah utopia, mungkin ini bisa masuk kategori keajaiban baru di dunia.

Menjadi guru di Jepang sangat sulit karena memang penghargaan pemerintah kepada guru sangat eksklusif. Ada keseimbangan sempurna antara tuntutan hak dan pemenuhan kewajiban. Guru di Jepang harus tegas memilih, jadi guru atau tidak sama sekali. Tak ada pilihan lainnya. Di Indonesia, kita selalu dibuat ragu untuk menentukan pilihan, jadi guru karena pilihan hidup, jadi guru mumpung sudah lahir UU No. 14 Tahun 2005, jadi guru karena ada peluang untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil, atau jadi guru karena tidak ada pilihan lainnya. Sungguh ironi.

Beruntunglah guru-guru yang ada di Indonesia. Mereka sangat sadar bahwa pilihan hidupnya menjadi guru penuh resiko. Meskipun demikian, semoga semangat perjuangan mereka tidak akan pernah luntur untuk mengabdikan hidupnya bagi kelangsungan pendidikan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Karena mereka paham bahwa ada yang harus diselamatkan untuk kepentingan masa depan bangsa, yaitu murid-murid mereka, para calon pemimpin bangsa.

Menjadi guru, untuk apa? Kita berharap guru-guru di Indonesia serempak menjawab, ‘Investasi untuk Indonesia’. Siapakah mereka yang paham arti ‘Investasi untuk Indonesia’? Semoga saya, Anda, & mereka yang saat ini menjadi guru di seantero penjuru nusantara.

tulisan :
Asep Sapa’at
Teacher Trainer di Divisi Pendidikan Dompet Dhuafa

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 65 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: