Sertifikasi Guru di Malang Dijadikan Pungli Massal

Malang – Pungutan liar (Pungli) secara massal diduga dilakukan oknum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kabupaten Malang.

Pungli yang dikoordinir secara massal itu, dipungut atas biaya sertifikasi yang diterima ribuan guru diwilayah ini…..

Data yang berhasil dikumpulkan beritajatim.com dari guru dan beberapa kepala sekolah, sertifikasi yang diterima guru dari pemerintah pusat dipotong 10 persen oleh oknum PGRI.
Alasanya, pungli itu wajib masuk kas PGRI untuk kebutuhan organisasi. Salah satunya, pungli dilakukan untuk menggelar seminar meningkatkan mutu guru.

Satu guru, harus menyetorkan uang sertifikasi ke PGRI berkisar jutaan rupiah. Padahal, jumlah guru penerima dana sertifikasi di Kabupaten Malang saat ini, berkisar 12.000 sampai 14.000 atau 80 persen dari total jumlah guru sertifikasi ditempat ini.

Bagaimana teknis dana sertifikasi ini diberikan pada guru? Satu orang guru yang sudah bersertifikasi, berhak memperoleh 12 kali gaji pokok dari pemerintah. Jika diasumsikan satu guru PNS bergaji Rp.2,3 juta setiap bulannya, hak sertifikasi yang diperoleh guru tersebut diatas Rp.23 jutaan dikalikan jumlah total guru penerima sertifikasi.

Nah, jika dugaan pungli yang dilakukan PGRI sebesar 10 persen setiap gurunya, maka dana yang terkumpul dari pungutan liar ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kemana uang negara untuk guru bersertifikasi itu menguap? Data dilapangan sejauh ini, tidak ada audit sama sekali dari lembaga berwenang.

Hanya saja, fakta terkait pencairan dana sertifikasi itu, tidak selalu utuh dan selalu bertahap. Beberapa guru PNS yang ditemui beritajatim.com bahkan menuturkan sertifikasi yang diterimanya, kerap mendapat potongan tanpa kejelasan penggunaannya. “Guru penerima sertifikasi sebenarnya banyak yang mengeluh. Tapi, mereka tidak mau berontak karena takut,” ucap GA, salah seorang guru PNS penerima sertifikasi, Jumat (9/11/2012).

Kata dia, sertifikasi yang diterima guru per tahun selalu ada. Namun, pencairannya tak serta merta utuh. “Sertifikasi yang diterima guru tidak mesti mas. Bisa sebulan. Dua bulan atau lima bulan sekali. Tapi setiap tahun memang ada,” jelas GA.

Ia melanjutkan, potongan 10 persen rencanannya akan digunakan PGRI untuk meningkatkan mutu guru dalam bentuk seminar.”Seminar kan bukan bentuk peningkatan mutu. Karena dalam peningkatan mutu itu, seorang guru harus mempunyai dua kegiatan yang ada sertifikatnya. Kenapa bukan whorkshop saja,” ucap GA yang juga disesalkan sejumlah guru penerima sertifikasi di Kabupaten Malang.

Menanggapi hal ini, Malang Coruption Watch (MCW) siap melaporkan adanya dugaan pungli ke penegak hukum. “Selama tidak ada dasar hukumnya, tidak boleh ada pungli apapun. Jika itu memang terjadi, MCW siap mengawal kasus trsebut dan melaporkan ke lembga penegak hukum,” tegas Didit M Sholeh selaku Koordinator Pekerja MCW.

Didit menambahkan, besarnya pungli yang diduga terjadi di PGRI, Jika tdk ada lembga yg mengaudit seharusnya pihak PGRI melaporkan pengunaan anggaran pada publik.

Sumber : beritajatim

About these ads

Satu Tanggapan

  1. mending upetinya cuma Rp 150 Ribu – Rp 300 Ribu ada yang sepuluh kali lipat dari jumlah itu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 69 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: