Bermula Dari Data, Tunjangan Profesi Guru Kacau

JAKARTA, — Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, hingga saat ini masih saja ada laporan tunjangan profesi yang belum sampai. Peningkatan pendidikan guru juga justru tak diurus oleh pihak kementerian.

Menurut Sulistiyo, besarnya anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak berpengaruh banyak pada penyelesaian masalah pendidikan, termasuk keterlambatan tunjangan guru dan tidak ada kepastian status guru honorer…….

“Kemdikbud uangnya banyak, sampai sisa-sisa. Padahal, di daerah guru-guru pada sekolah sendiri. Katanya disalurkan, tetapi enggak ada penerimanya. Jadi, Mendikbud minta disalurkan melalui PGRI,” kata Sulistiyo seusai bertemu Mendikbud di Kemdikbud, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Karut-marut tunjangan profesi yang tak kunjung sampai hingga saat ini ternyata berawal dari data guru di Kemdikbud yang kurang bagus. Untuk itu, PGRI meminta agar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan data agar dihapuskan.

“Kami dapat laporan sampai 30 April banyak yang belum sampai. Masalahnya ternyata ada di dapodik. Untuk itu, kami usulkan dapodik dihapus sebagari syarat menerima tunjangan profesi,” kata Sulistiyo.

Sementara untuk penyelesaian tenaga honorer, pihak kementerian akan menggandeng PGRI untuk membenahinya. Dengan demikian, para tenaga honorer yang selama ini secara penghasilan dinilai sangat minim akan segera teratasi dan memperoleh penghasilan wajar minimal.

“Jadi, tadi langsung membentuk tim penyelesaian tenaga honorer, terdiri dari Kemdikbud dan PGRI,” ujarnya.

Sumber : KOMPAS

About these ads

3 Tanggapan

  1. Semua itu karena kebijakan pemegang kebijakan yg tidak perpagang pada peraturan tertinggi yaitu PP dan peraturan lainnya. serta Ketakutan dari pihak KS yang takut struktur kepegawaiaanya kjacau padahal sudah kacau misal sebuah SMP berdasar standar isi cukup diisi 1 orang guru PKn kenyataannya guru PKn di SMP tsb sampai 4 orang ….

  2. Semua itu karena kebijakan pemegang kebijakan yg tidak perpegang pada peraturan tertinggi yaitu PP dan permen serta peraturan lainnya. serta Ketakutan dari pihak KS yang takut data di DAPODIK kjcau padahal sudah kacau misal sebuah SMP berdasar standar isi cukup diisi 1 orang guru PKn kenyataannya guru PKn di SMP tsb sampai 4 orang ….

  3. Semua itu karena
    1. kebijakan pemegang kebijakan yg tidak Berpegang pada peraturan tertinggi yaitu PP dan permen serta peraturan lainnya.
    2.Ketakutan dari pihak KS yang takut Data di Dapodik kacau padahal sudah kacau misal sebuah SMP berdasar standar isi cukup diisi 1 orang guru PKn kenyataannya guru PKn di SMP tsb sampai 4 orang.
    3. Banyak guru SD yg sertifikasinya guru Kelas SD/MI karena kulia S1 guru mapel .. mutasi ke SMP atau SMA
    dan masih banyak lagi permasalahan …. INGAT DAPODIK BEKERJA DANGAN MESIN.. MESIN GA KENAL KEBIJAKAN DAERAH…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 68 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: