Guru Honorer, Nasibmu

10171173_748172931881208_4644936751716842553_nJAKARTA - Urusan gaji memang sensitif, termasuk untuk para guru. Hingga kini, nuansa diskriminasi kental terasa antara guru tetap PNS dan guru honorer. Jika di kota besar guru bisa mengantongi hingga jutaan rupiah per bulan, maka di beberapa daerah banyak guru hanya membawa pulang uang Rp100 ribu setiap bulannya.

Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh membantah keras hal tersebut. Dia menegaskan, sebagian guru honorer mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar Rp1,5 juta per bulan.”Guru-guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah dapat tunjangan fungsional, sehingga menurut hitung-hitungan kami, tidak ada guru honorer digaji hanya Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan,” ujar Nuh, di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat(2/5/2014).

Menurut Nuh, tunjangan Rp1,5 juta per bulan tadi terdiri dari tunjangan fungsional minimal sebesar Rp350 ribu. Tunjangan ini
diberikan Kemendikbud setiap bulan. Komponen lainnya, 20 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diberikan
untuk intensif kepada guru honorer.

“Tambahan dari dana BOS tersebut diberikan kepada guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi dan tidak berlaku untuk PNS,” imbuhnya.(rfa)

Belum Ada Usul Pemberkasan NIP CPNS Honorer K2 Masuk ke BKN

JAKARTA – Kelulusan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) 100 ribu lebih honorer kategori II yang lulus seleksi.

Pemberkasan NIP untuk para CPNS dari kelompok tenaga honorer kategori II ini sebelumnya sempat ditutup sementara karena adanya Pemilu Parlemen awal April lalu. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyebutkan pemberkasan NIP langsung dibuka setelah pemilu rampung.
Baca lebih lanjut

NIP Honorer K2 Masih Terganjal Surat Pernyataan

JAKARTA – Hingga saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menerbitkan satu pun SK honorer kategori dua (K2). Pasalnya, seluruh honorer K2 masih terganjal persyaratan yang mengharuskan ada surat pernyataan dari kepala daerah bahwa mereka benar-benar legal. Tidak hanya kepala daerah saja yang diharuskan membuat surat pernyataan, honorer K2 juga demikian.

Implikasinya, bagi honorer maupun kepala daerah yang menyodorkan data palsu, sama-sama akan dipidanakan.
Baca lebih lanjut

Rekrutmen PPPK Terbuka untuk Guru dan Dosen

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar sepakat untuk meningkatkan kualitas guru melalui reformasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Keduanya juga sepakat, masalah guru honorer kategori 2 segera dituntaskan.
Demikian antara lain terungkap dalam rapat koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (17/04).

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian itu, Azwar Abubakar minta agar guru menjadi target pokok dalam kebijakan Kemendikbud. Guru yang merupakan bagian terbesar dari aparatur sipil negara, harus memenuhi target kualifikasi. “Kasihan sama guru yang tidak berkualitas, atau kasihan dengan murid yang nantinya tidak berkualitas?” ujarnya.
Baca lebih lanjut

Daftar Penerima Tunjangan Fungsional Jawa Timur 2014

image001

 

Berikut adalah daftar Penerima Tunjangan Fungsional Jawa Timur Tahun 2014

http://downloads.ziddu.com/download/23690746/DataPenerimaTFJawaTimur2014.xls.html

Produk Hukum Pembayaran TPP Guru 2014

Oleh : Ibnu Aditya Karana

Produk Hukum sebagai dasar pembayaran Tunjangan Profesi Guru baik melalui APBN (Pusat) untuk Guru Non PNS dan SLB maupun Guru PNSDMelalui transfer daerah sudah tuntas, antara lain :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/ 2014 tanggal 3 April 2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014

2. Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui mekaminsme Transfer Daerah

DI HIMBAU KEPADA SELURUH DINAS PENDIDIKAN UNTUK SEGERA MEMBUAT NOMINASI PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU YANG SUDAH TERBIT SK TPP NYA

BAGI PTK YANG MASIH BELUM VALID DATA PADA LEMBAR INFO PTK UNTUK SEGERA MEREVISI DATA DIRI MELALUI DAPODIK

UNTUK PENERBITAN SK TPP TERDIRI DARI 2 KALI DALAM 1 TAHUN, UNTUK SEMESTER 1 DATA VALID PALLING LAMBAT P2TK TERIMA TANGGAL 31 MEI 2014

TERIMA KASIH KEPADA SELURUH OPERATOR SEKOLAH YANG TANPA KENAL LELAH MEMVALIDASI DATA PTK SERTA SELURUH OPERATOR TUNJANGAN PROFESI YANG TIDAK KENAL LELA DAN WAKTU UNTUK MEMBIMBING PARA OPERATOR SEKOLAH DAN MEMANTAU PERGERAKAN DATA DI MASING-MASING WILAYAH

HORMAT KAMI
ADMIN P2TK DIKDAS

 

Produk Hukum silahkan download di :

1. PMK 61 >>http://www.mediafire.com/download/zydero8b0zi6id7/PMK+61+TAHUN+2014+-+TPG+2014.pdf

2. Juknis TPP Transfer >>https://drive.google.com/file/d/0B0YDEso4YLxkNkt6UTRFdzZBUlU/edit?usp=sharing

 

Cara Instalisasi Patch 207

Berikut adalah cara Instalisasi Patch 207 diambil dari forum dapodik share via Dik Adam
1795495_10201017133349974_3154244991195062369_n

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 69 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: