Mendikbud Anies Baswedan Mulai Revisi K13

071524_741412_anies_rasyid_baswedan_dlm_ricKurikulum Setengah Matang dan Dipaksakan
JAKARTA – Setelah menghela nafas panjang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan blak-blakan memaparkan rapat perdana revisi Kurikulum 2013 (K13) di Jakarta kemarin.

Kesimpulannya, K13 merupakan barang yang setengah matang. Parahnya lagi dipaksanakan untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam rapat perdana itu, Anies mengumpulkan mantan pejabat dan pejabat aktif Kemendikbud yang terlibat membidani kelahiran K13. Diantaranya mantan wakil Mendikbud Musliar Kasim dan mantan Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro.
Baca lebih lanjut

Sulit Diterapkan Guru dan Siswa

anies bAnies : Segera Evaluasi Kurikulum 2013

DEPOK – Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan memastikan akan segera mengevaluasi kurikulum 2013 yang digagas oleh menteri sebelumnya (Muhammad Nuh,red) yang diterapkan di sekolah-sekolah di tanah air. Hal itu dikarenakan metode pengajaran dari aturan itu sulit diterapkan guru dan diterima siswa.

Saya akan review kurikulum 2013, bukan dihapus. Evaluasinya karena keluhan dan penerapan di sekolah yang sangat sulit. Observasi sedang kami lakukan agar cepat melakukan evaluasi,” tegasnya kepada INDOPOS (Grup JPNN), seusai inspeksi mendadak di SMP Negeri 1, Kota Depok, kemarin (14/11).
Baca lebih lanjut

Guru SD Kesulitan Terapkan K-13

BANJARNEGARA - Kurikulum 2013 (K-13) yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan, ternyata dalam pelaksanakannya masih dirasa sulit.

074704_632904_guru_baris_HLGuru Sekolah Dasar (SD) merasa harus bekerja ekstra. Sebab mereka harus bisa menerapkan kurikulum dengan metode baru terhadap anak didiknya sesuai karakter  masing-masing anak didik.

Kepala SD Negeri 2 Ampelsari Banjarnegara, Hasbunallah mengatakan, berdasarkan hasil survei saat dirinya melakukan pendampingan tahap pertama di delapan SD di wilayah gugusnya. Sebagian besar SD masih belum bisa menerapkan metode yang baru. Masih banyak dijumpai guru mengajar dengan metode lama.

Kebetulan sekolah yang saya damping berada di pelosok,  bahkan untuk mengajak guru menggunakan metode baru saat ini masih sulit,” ungkapnya.
Baca lebih lanjut

Menunggu Gebrakan Pendidikan

0900082anies780x390Setelah menunggu lama, publik tetap saja tidak menemukan satu pernyataan yang kuat tentang gebrakan yang akan dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk mendongkrak kualitas pendidikan. Padahal, gebrakan banyak menteri lain luar biasa.

Revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo sesungguhnya adalah sebuah gerakan ke dalam, yaitu perbaikan sikap diri sebagai individu, dan perbaikan evaluasi diri sistem yang sudah rusak karena korup, tidak adil, dan malah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Satu-satunya individu yang sekaligus mewakili sistem pendidikan nasional sekarang adalah Anies. Sungguh mengherankan mengapa Anies malah ragu bertindak?
Baca lebih lanjut

Sambutan Supriatno, MA saat Bimtek Bogor

1017503_961269587234492_3797726068598931952_nSambutan Pada Acara Penutupan
Beberapa kesimpulan penting pada sambutan kegiatan penutupan oleh Bapak Supriatno, MA. (Kasubag Data dan Informasi Setditjen Dikdas):
1. Akan banyak program kemdikbud yang tergantung pada Dapodikdas: BOS, UN, BSM, bantuan-bantuan blockgrant dll, maka PERKUAT DATA DAPODIK!
2. Untuk pencairan BOS 2015 akan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada dapodikdas yang sudah harus pasti jumlahnya dan valid sampai akhir Nopember ini.
Baca lebih lanjut

Sambut Moratorium, PNS Dituntut untuk Multitasking

DSC_0110-571x380Jakarta – Humas BKN, Presiden melalui Instansi Pemerintah yang membidangi persoalan kepegawaian rencananya akan memberhentikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk sementara waktu (moratorium -red). Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Djatmiko saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Penyusunan Business Process dan SOP di Aula Lt. 5 Gd.I Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (6/11).
Baca lebih lanjut

Guru Honorer, Nasibmu

10171173_748172931881208_4644936751716842553_nJAKARTA - Urusan gaji memang sensitif, termasuk untuk para guru. Hingga kini, nuansa diskriminasi kental terasa antara guru tetap PNS dan guru honorer. Jika di kota besar guru bisa mengantongi hingga jutaan rupiah per bulan, maka di beberapa daerah banyak guru hanya membawa pulang uang Rp100 ribu setiap bulannya.

Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh membantah keras hal tersebut. Dia menegaskan, sebagian guru honorer mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar Rp1,5 juta per bulan.”Guru-guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah dapat tunjangan fungsional, sehingga menurut hitung-hitungan kami, tidak ada guru honorer digaji hanya Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan,” ujar Nuh, di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat(2/5/2014).

Menurut Nuh, tunjangan Rp1,5 juta per bulan tadi terdiri dari tunjangan fungsional minimal sebesar Rp350 ribu. Tunjangan ini
diberikan Kemendikbud setiap bulan. Komponen lainnya, 20 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diberikan
untuk intensif kepada guru honorer.

“Tambahan dari dana BOS tersebut diberikan kepada guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi dan tidak berlaku untuk PNS,” imbuhnya.(rfa)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 71 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: