Kuota Sertifikasi Guru 2014

Tahapan verifikasi data awal calon peserta sertifikasi guru tahun 2014 saat ini sedang berlangsung. Sesuai dengan jadwal sertifikasi guru 2014 bahwa batas akhir (Closing Date) verifikasi data awal calon peserta sertifikasi guru 2014 adalah tanggal 31 Januari 2014. Meskipun dilapangan, Dinas Pendidikan mengambil batas aman dengan membuat batas waktu pengumpulan berkas verifikasi awal lebih cepat dari jadwal tersebut untuk mempermudah proses pekerjaan verifikasi itu sendiri.

Jumlah Kuota Sertifikasi Guru 2014 direncanakan berjumlah 150.000 orang guru. Untuk dapat diikut sertakan sebagai calon peserta sertifikasi guru 2014, maka guru-guru yang belum bersertifikat pendidik harus memenuhi syarat-syarat calon peserta sertifikasi guru 2014 yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah sudah harus menjadi guru sebelum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen (UUGD) diterbitkan yakni 30 Desember 2005 serta sudah harus berlatar belakang Akademis Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan foto copy ijazah S1 yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut.

Bagi yang menjadi guru dalam rentang waktu tahun 2006 s.d 2015, agaknya masih harus bersabar, karena pola sertifikasinya masih dalam pembahasan, apakah akan menempuh jalur PLPG ataupun jalur PPG. Sertifikasi pola PLPG akan berakhir pada tahun 2015. Pada tahun 2016, sertifikasi guru pola PLPG akan ditiadakan, diganti dengan sertifikasi pola PPG dalam jabatan. Sertifikasi pola PPG sendiri ada dua, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG pra jabatan. Sertifikasi guru/PPG pra jabatan telah dilaksanakan di beberapa LPTK, khususnya bagi mahasiswa calon guru.

Meskipun demikian, masih banyak pertanyaan dilapangan, apakah setelah mengikuti UKG 2013 atau UKG 2014 guru secara otomatis akan terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru 2014 ? Kali ini forum PTK mencoba menjelaskan agar tidak ada lagi keraguan mengenai keikut sertaan sebagai calon peserta sertifikasi guru 2014.

 

Beberapa hal penting yang harus diketahui oleh guru-guru yang belum bersertifikat pendidik adalah :

 

  1. Setelah pelaksanaan UKG 2014, akan dilakukan perangkingan data-data awal calon peserta secara NASIONAL. Perangkingan didasarkan pada USIA, MASA KERJA dan GOLONGAN. Perangkingan dilakukan secara Descending artinya diurutkan dari yang data Usia paling tua, Masa Kerja paling lama dan golongan paling tinggi.
  2. Seperti halnya pelaksanaan sertifikasi 2013 lalu, pada tahun 2014 ini tidak ada kuota kabupaten/kota. Yang ada adalah kuota nasional. Pada tahun 2014 ini kuota sertifikasi secara nasional adalah 150.000 orang.
  3. Salah satu syarat untuk dapat diikut sertakan sebagai calon peserta sertifikasi 2014 adalah sudah harus mengikuti UKG 2013 atau UKG 2014, tetapi bukan berarti guru yang telah mengikuti UKG 2013/2014 akan secara otomatis menjadi calon peserta sertifikasi guru.
  4. Meskipun seorang guru telah memenuhi syarat sebagai calon peserta sertifikasi guru 2014, tetapi hal ini tidak menjamin guru tersebut secara otomatis menjadi peserta sertifikasi guru 2014, karena setelah dirangking menurut kriteria diatas, barulah diambil sebanyak 150.000 orang guru yang berada dalam daftar teratas sebagai calon peserta sertifikasi 2014. Akan ada dua kriteria guru yang memenuhi syarat yaitu guru yang berada didalam kuota dan berada diluar kuota.

Disebabkan kuota sertifikasi guru 2014 adalah kuota nasional, sehingga bisa saja sebaran guru sertifikasi menjadi tidak merata. Sesuai dengan sebaran data perangkingan berdasarkan usia, masa kerja dan golongan. Dapat saja sebuah daerah memiliki jumlah guru yang disertifikasi lebih sedikit dibandingkan kabupaten yang lain. Demikian sedikit penjelasan mengenai kuota peserta sertifikasi guru 2014.

Sumber : http://forumptk.org

Tahun Depan (2014) Sertifikasi Guru Terakhir

WRTGSTDSJAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memasang target penuntasan tanggungan mensertifikasi ratusan ribu guru. Mereka menargetkan sertifikasi guru tuntas tahun depan.

Selanjutnya proses sertifikasi guru langsung menyatu dengan perkuliahan calon guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) bertajuk pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

Kepala BPSDMPK-PMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) Kemendikbud Syawal Gultom menuturkan, pelaksanaan sertifikasi ini merupakan amanat dari undang-undang guru dan dosen. “Kita targetkan tahun depan itu sertifikasi guru yang terahir,” kata dia…..

Baca lebih lanjut

Guru Minta Penyaluran TPP Bareng Gaji

JAKARTA – Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus menyatakan, penyaluran tunjangan profesi pendidik (TPP) guru tidak mungkin diberengkan dengan pembayaran gaji pokok yang diterima guru setiap bulan seperti yang diinginkan para guru.

Mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menjelaskan, gaji guru dan TPP guru berasal dari sumber anggaran yang berbeda. Gaji berasal belanja rutin APBN, sedangkan TPP dari pajak……..

Baca lebih lanjut

Kekacauan Penyaluran TPP Guru Libatkan Banyak Pihak

JAKARTA - Wakil Ketua Ombudsman RI bidang pengawasan, Hj Azlaini Agus menyatakan, masalah yang terjadi dalam penyaluran tunjangan profesi pendidik (TPP) guru yang selama ini amburadul, merupakan persoalan sistemik……

Baca lebih lanjut

PGRI Ingin Ambil Alih Sertifikasi Guru

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkeinginan mengambil alih pelaksanaan sertifikasi guru yang saat ini masih dilakukan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Ketua PGRI, Sulistyo menegaskan, sudah seharusnya sertifikasi guru dilakukan oleh organisasi guru itu sendiri. Layaknya sertifikasi dokter dilakukan Ikatakan Dokter Indonesia (IDI) dan sertifikasi pengacara dilakukan oleh Advokat……

Baca lebih lanjut

Rp 6,6 M Tunjangan Guru di Madiun Macet

MADIUN, – Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Kota Madiun sebesar Rp 6,6 miliar belum dibayarkan. Dana ini belum dicairkan sejak tahun 2010.

Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun Istono menyatakan, dana TPP yang belum terbayar itu menumpuk dari tiga periode. Pada tahun 2010, dana yang belum sempat cair yaitu sebesar Rp 2,7 miliar dari total anggaran sebesar Rp 3,7 miliar……..

Baca lebih lanjut

DPR Minta Data Daerah yang Tak Beres Urus Tunjangan Guru

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.

Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.

“Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012……….

Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 70 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: