Beasiswa S2 pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah (kepala sekolah/guru) jenjang pendidikan menengah

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (Dit. P2TK Dikmen), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 memberikan kesempatan kepada pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah (kepala sekolah/guru) jenjang pendidikan menengah untuk mengikuti Program Peningkatan Kualifikasi Strata 2 (S2) melalui beasiswa secara penuh.

Ketentuan Program Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Strata Dua (S2) adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran dan pengiriman berkas peserta dikirim paling lambat tanggal 11 Mei 2012.

2. Persyaratan pendaftaran peserta:

a. Mengisi formulir pendaftaran Klik DISINI
b. Fotocopy Ijazah S1 (dilegalisir)
c. Transkrip nilai S1 dengan IPK minimal 2,75
d. Pasfoto berwarna ukuran (4 x 6) sebanyak 3 lembar
e. Surat keterangan sehat dari dokter
f. Fotocopy KTP
g. Bukti Kemampuan Bahasa Inggris
h. Surat ijin mengikuti seleksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Daftar SK Inpassing Guru Bukan PNS

Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan Guru Bukan PNS,dengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Penetapan jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya, bukan hanya untuk memberikan kesetaraan tunjangan profesi/Tunjangan Khusus dgn PNS, profesi/Tunjangan Khusus dgn PNS, namun juga dimaksudkan untuk
pembinaan dan perlindungan serta tertib administrasi guru.

Untuk melihat DAFTAR SK INPASSING Guru Bukan PNS silahkan Klik >>>

DISINI

Syarat Pencairan Tunjangan Pada Bank

Persyaratan yang dibawa guru penerima TPP ke Bank.
selain mengisi formulir, guru juga diminta untuk membawa dokumen:

Umum

1.Foto kopi KTP
2.Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan yang bersangkutan merupakan guru di sekolah tersebut dan surat keterangan dicantumkan NUPTK, NRG, Nomor Peserta, dan alamat sesuai KTP.

Syarat Khusus

1.Apabila terjadi perbedaan NUPTK, guru yang bersangkutan harus membawa foto kopi Sertifikat Pendidik atau SK Tunjangan Profesi pada Tahun Anggaran 2012.

2.Apabila terjadi perbedaan nama antara KTP dan SK dan nama di rekening, guru yang bersangkutan harus membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah.

Guru Mutasi

Dokumen di atas ditambah dengan:

1.Foto kopi Surat Keputusan mutasi bagi PNS
2.Surat Keterangan mutasi dari Yayasan/Komite/Kepala Sekolah bagi
Non PNS.

Daftar Menteri Pendidikan Indonesia

1.Ki Hadjar Dewantara
Meteri Pengajaran Kabinet Presidentil
Periode : 19 Agustus – 14 November 1945

2.Dr.Mr.T.S.G. Mulia
Menteri Muda Pengajaran Kabinet Syahrir I
Periode : 14 November 1945 – 12 Maret 1946
Menteri Muda Pengajaran Kabinet Syahrir II
Periode : 12 Maret – 2 Oktober 1946

3.Mohammad Sjafei
Menteri Pengajaran Kabinet Syahrir II
Periode : 12 Maret – 2 Oktober 1946

Larangan Pungutan di SD dan SMP

Permendikbud No 60 Tahun 2011
tentang Larangan Pungutan di SD dan SMP

secara jelas menyebutkan bahwa SD dan SMP Negeri (non RSBI) dilarang melakukan pungutan apapun kepada peserta didik, orang tua dan walinya.

Pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud ini.

Pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta yang menerima dana BOS juga diatur didalam peraturan ini. Secara jelas silahkan download file dibawah ini !!

Permendikbud No 60 Tahun 2011

Tentang BOS

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)TAHUN 2012

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar……

Definisi guru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

Definisi guru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Pasal 1 ayat 1)

Peranan guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya.

Guru terdiri dari guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan pegawai negeri sipil. Guru bukan PNS dapat melakukan penyetaraan angka kredit fungsional guru.

Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.