Ironis, Masih Ada Guru Digaji Rp175 Ribu

JAKARTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Guru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aidil Fitri Syah mengatakan hampir di semua kabupaten dan kota ditemukan ribuan guru non-pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, dengan beban kerja seperti halnya PNS tapi digaji dengan jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR).

“Penghasilan mereka jauh dibawah UMR. Apalagi yang bekerja di sekolah swasta di pedesaan, tidak sedikit jumlah guru Taman Kanak-kanak (TK) non-PNS yang berpenghasilan Rp175 ribu per bulan. Disengaja atau tidak, pemerintah telah melanggar undang-undang,” kata Aidil Fitri Syah, kepada wartawan, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (21/10).

Masalah penghasilan guru non-PNS lanjutnya, hanyalah salah satu permasalahan yang dihadapi guru beberapa tahun belakangan. “Permasalahan mereka luas dan kompleks, banyak yang kronis, menahun yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda dapat terselesaikan secara tuntas,” ungkap Aidil.

Terkait penghasilan guru honor atau pegawai tidak tetap tersebut, Pansus Guru DPD berpandangan bahwa perlu ditetapkan penghasilan menimal bagi mereka. “Demi kepentingan peserta didik, tenaga honor atau pegawai tidak tetap perlu ditetapkan penghasilan minimumnya,” kata Aidil didampingi rekannya sesama anggota Pansus Guru.

Demikian juga halnya dengan sistem pengangkatan tenaga guru honor K2 menjadi CPNS yang dinilai Pansus tidak terstandarisasikan dan perlu dibuatkan payung hukumnya. Pansus meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali agar pengangkatan pada tahun mendatang karena daftar tenaga honorer kurang efektif dalam menjamin validitas data.

“Karena itu, sistem pengangkatan CPNS melalui tenaga honorer pada tahun 2015 sebaiknya dibuatkan payung hukum secara nasional. Dengan adanya payung hukum ini, bisa mengendalikan pejabat daerah dalam pengangkatan tenaga honorer,” saran Aidil.

Permasalahan lainnya dinilai Pansus Guru DPD RI adalah soal seleksi mahasiswa calon guru. “Sampai saat ini Kemendikbud belum menetapkan standarisasi sistem seleksi, sehingga tidak ada jaminan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) merupakan sosok guru yang profesional,” katanya.

Selain itu, juga sudah muncul permasalahan adalah sistem rekrutmen guru, beban mengajar guru, pengembangan profesi guru, kebijakan terhadap sekolah swasta dan proses pendidikan calon guru, imbuh Aidil.

Terakhir, Aidil juga menuding pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdiknas yang mengatur kewajiban pemerintah memberi bantuan kepada sekolah swasta.

“Yang terjadi malah sebaliknhya, pemerintah mengeluarkan SK 5 menteri yang mengakibatkan penarikan guru PNS yang diperbantukan ke sekolah=sekolah swasta,” ujar Aidir Fitri Syah.

Jawapos

6 Tanggapan

  1. masih baik kalau 175 rbu dari pada saya 120 rbu dg jarak 20 km dari rumah

  2. banyak sekolah khususnya swasta,yg tidak manusiawi memberikan honor kpd gurunya,jakarta…gitu lho…masih ada ko sekolah yg memberi honornya dibawaw 100rbu…..kasihan ya,…kenapa tidak ada UMP…..untuk guru swasta??? guru demo dkit dianggap menterlantarkan murid, pdahal gurunya sjauh lebih terlantar….

  3. mending masih ada bayaran meski sedikit,dari pada wajib masuk tiap hari tapi bayarannya hnya terima kasih, tdk masuk 1 hari kena damprat Kasek, sdah didiskriminasi lagi, nasiiiib nasiiiiiiib guru sukwan

    • to Bpk Feri@ cari pekerjaan lain saja pak, apa yg diharap lg kalau pemimpin sekolah kita sama dengan diktator. banyak pemimpin sekolah senior umurnya, tapi kerjanya sangat diragukan. umurnya saja yg senior, tp cara bekerjanya macam anak SMA. gaptek lagi, buta administrasi dan peraturan pendidikan, yg dia tahu cuma pengelolaan dana BOS dan Rutin Sekolah. pantes byk kepsek muka lebih tua dari pada umurnya, karena banyak memikirkan cara bagaimana me mark up laporan Keuangan dana BOS dan Rutin sekolah

  4. guru GTT guru yang sangat teraniaya, masuknya aja setiap hari mengajar 24 jam perminggunya ditambah menjadi operator sekolah sedangkan guru yang senior (PNS) gajinya 2kali. apakah pemerintah tidak melihatnya, masih banyk GTT yang gajinya kurang dari 200ribu,

  5. herman tobing, saya dukung Aidil Fitri Syah agar di beri subsidi melalaui APBNP untuk guru honerer di indonesia. kalau mau pendidikan di negeri surga ini maju sejahterakanlah mesin pecentak generasi muda penerus bangsa ini. harapannya generasi yg dicetak oleh PTK yang baik dan bijaksana serta bertanggung jawab dg tugasnya dapat membuat negeri ini lebih bermartabat, maju dan bermoral tinggi. ini guru diharapkan mengajar maksimal, sementara kesejahteraannya dibwh pendapatan kepala tukang bangunan kesejahteraannya. gaji guru indonesia paling terendah di Asia. mirisss. kalau mau tahu bagaimana susahnya jadi guru non-pns yg bertugas di daerah terpencil, terluar dan terdepan itu sama rasanya dg anda mengorbankan diri menjadi orng tertinggal dalam segala aspek.kuper lah jadinya gara2 lingkungan anda serba keterbatasan akses. payung hukum harus dibuatkan untuk kejelasan pengangkatan guru non pns menjadi cpns karena kami tidak bisa mengharapkan pemerintah kab/kota karena mereka masih menjunjung asas kekeluargaan dalam pemilihan peserta cpns.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: