Permasalahan-Permasalahan SKTP, Share dari Bapak NAZARUDIN kompetan

Permasalahan SKTP (bag. I)
Judul ini sengaja saya tuliskan agar lebih menarik,..
walaupun pada kenyataannya memang menarik dan menyebalkan sekaligus melelahkan banyak orang, mulai dari pejabat pusat, pejabat daerah, operator tunjangan pusat, operator tunjangan daerah, operataor sekolah, guru dan semua yang terlibat dalam proses penerbitan SKTP.
Kadang dalam hati saya suka timbul pertanyaan nyeleneh, “Apakah semua menikmati, mengingat yang pusing itu ternyata banyak sekali?”…. inget itu cuma pertanyaan gelo.


Sebab dalam peraturan pemerintah yang menaungi SKTP sudah jelas yang menerima tunjangan profesi adalah guru yang profesional pada bidang studi tertentu yang mengajar sesuai dengan sertifikatnya. lalu bagaimana dengan operator mulai dari tingkat paling bawah sampai pusat ?? masing-masing sudah punya tugas dan beban kerjanya masing-masing, keikhlasan dalam bekerja akan menghapus pertanyaan konyol tersebut.
Saya jadi inget pesan guru saya waktu sekolah di madrasah iftidaiyah dulu,.. “jangan suka iri dengan rejeki orang, sebab Allah tidak pernah salah dalam memberikan rahmat dan rejeki kepada umatNya. Allah sudah mengatur porsi masing-masing orang mulai dari ruh di tiupkan kedalam jasadnya..”

Maaf agak ngaco,.. maklum lagi mikirin bagaimana cara yang efektif untuk membantu para operator sekolah dan kabupaten/kota yang masih bermasalah dengan SKTP dan harus dapat diselesaikan dalam waktu 2 malam 1 hari ????

Terlepas dari permasalahan diatas, ada yang lebih penting untuk dibahas adalah masalah penerima SKTP itu sendiri.
Seorang yang telah menerima SKTP, harus selalu dapat memastikan bahwa segala persyaratan tentang pencairan SKTPnya dapat terpenuhi selama 1 tahun anggaran.
Kenapa begitu ??,..
bukankah SKTP berlaku satu tahun,??
mungkin itu adalah komentar atau pertanyaan yang pertama kali keluar dalam benak penerima SKTP. Jawabannya sangat simpel lihat PP 74 tahun 2008.
Kenapa sih selalu kasih jawaban yang menggantung ?
Tidak ada maksud apapun dengan jawaban saya yang selalu seperti itu, saya ingin para penerima SKTP tahu bahwa SKTPnya keluar itu ada persyaratan secara peraturan dan Undang-undang yang harus dipenuhi, tidak hanya sekedar terbit SKTPnya. dengan membaca PP 74 tahun 2008, minimal penerima SKTP tahu apa saja yang harus dipenuhi jika dia ingin SKTPnya tetap valid dan dapat diajukan pembayaran tunjangannya oleh pengelola tunjangan profesi ke kantor kas daerah.

Ada dua permasalahan pada proses SKTP :
• Permasalahan Pra SK
• Permasalahan Pasca SK

Permasalahan Pra SK :
Permasalah pada tahap pra SK pada umumnya adalah permasalahan klasik yang sudah sering terjadi dan banyak terjadi disemua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika ditelusuri secara cermat sebenarnya permasalahan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun kebelakang, karena tahun-tahun sebelumnya kita tidak melakukan kroscek data secara menyeluruh dan mempercayakan sepenuhnya kebenaran tentang beban mengajar dan ke sesuaian bidang studi sertipikasi dengan mapel yang diajarkan berdasarkan pengakuan, maka SKTP guru yang sudah sertfikasi kesannya mudah saja keluar/terbit dan dibayarkan.
Permasalahan timbul ketika sumber data yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SKTP menggunakan data DAPODIK. banyak guru yang tidak bisa terbit SKTPnya, kenapa??? tentu itu akan jadi pertanyaan besar yang memerlukan jawaban bijak (dan saya bukan orang bijak,.. jadi maaf kalau cara penyampaiannya kurang tepat).
Permasalahan yang menyebabkan SK Tunjangan Profesi tidak dapat diterbitkan, yang disebabkan :
1. Kesalahan entri pada Dapodik
2. JJM Linier tidak mencukupi
3. Kesalahan pada data kelulusan
4. Tidak/belum diusulkan oleh Dinas Kab/Kota

ini dulu ya,.. sudah waktunya naik mimbar,…nanti kita lanjutkan lagi

Diposkan oleh Nazarudin Kompetan di 11.05

Permasalahan SKTP (bag. II)
Klinik dapodik tunjangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat baru selesai tadi malam, agak lega rasanya hati, karena permasalahan yang ada ternyata tidak sebanyak yang dibayangkan.
Karena masih banyak waktu kosong sambil menunggu keberangkatan ke Bali nanti siang, saya akan coba bahas lagi permasalah yang bisa terjadi seputar SKTP, baik yang belum terbit maupun yang sudah terbit SKTPnya.
Kemarin saya sudah sampaikan point-point kenapa SKTP sulit keluar, diantaranya :
1. Kesalahan entri pada Dapodik
2. JJM Linier tidak mencukupi
3. Kesalahan pada data kelulusan
4. Tidak/belum diusulkan oleh Dinas Kab/Kota
1. Kesalahan entri data dapodik :
Kesalahan entri sudah umum terjadi dan sangat manusiawi, sebab operator juga manusia yang memiliki keterbatasan, apalagi setelah kerja dengan tekanan yang tinggi dan sudah tidak tidur berhari-hari karena tanggung jawab upload data yang belum juga bisa selesai. Bukan bermaksud membela operator, tidak ada maksud seperti itu sedikitpun, hanya sekedar menyampaikan pengalaman pribadi sebagai operator,…(heheheh curhat lagi,…curcol).
Kesalahan yang umum terjadi adalah kesahan penulisan NUPTK, kesalahan ini akan patal akibatnya pada status tunjangan guru. Semua tunjangan guru akan sangat tergantung dengan validitas NUPTK, jika nuptk tidak valid atau NUPTK terdeteksi punya orang lain, maka bisa jadi semua tunjangan guru tidak akan bisa terbit SKnya untuk guru bersangkutan. Tapi kesalahan NUPTK juga tidak melulu jadi kesalahan operator dalam mengentri, sebab banyak juga guru yang “dimadu” oleh NUPTK. Satu NUPTK di pakai oleh dua guru yang namnaya sama atau mirip, bahkan yang lebih aneh adalah NUPTK dipakai oleh dua orang guru yang namanya bener-bener beda.
Kalau ada permsalahan seperti ini, alangkah bijaknya guru yang bersangkutan mengecek sendiri NUPTK yang dipakainya itu sebenarnya punya siapa????,… dimana ngeceknya,..??? sekarang penerbit NUPTK yaitu Badan BPSDMPK dan PMP (silahkan cari sendiri kepanjangannya saya lupa) sedang membuka layanan perbaikan NUPTK dan usulan NUPTK baru secara online dengan namaPADAMU Negeri. (http://padamu.kemdikbud.go.id/)
Hasil cek di situs tersebut sampaikan kepada operator, berapa nuptk yang bener untuk guru tersebut, lihat dengan seksama data yang ada jangan sampai mengambil NUPTK orang lain, sebab jika sampai mengambil NUPTK orang lain (lagi), akan banyak orang yang “direpotkan”. selain bermasalah pada orang yang diambil NUPTKnya juga akan bermasalah pada guru itu sendiri.
Kesalahan lain yang akan berakibat patal adalah salah melakukan maping rombel, sehingga jumlah jam guru menjadi tidak terhitung dan tidak linier.
Saran saya sebaiknya diperhatikaan dan dilakukan cros cek ulang untuk semua rombel sebelum data diupload keserver.
Kesalahan lain yang bisa berpengaruh pada besaran tunjangan yang diterima oleh guru yang sudah sertifikasi adalah tidak adanya Riwayat Gaji Berkala, Riwayat Kepangkatan, Riwayat tugas tambahan, Riwayat Terdaftar,…dan masih banyak yang lainnya.
Pada prinsipnya semua yang diminta pada aplikasi dapodik adalah data pokok yang harus dientri, sebab semuanya memang diperlukan sebagai komponen pendataan. Memang tidak semua data digunakan oleh P2TK sebagai bahan untuk penerbitan SKTP, ada beberapa riwayat yang diambil P2TK adalah data yang terbarunya saja..)
Jika kesalahan karena entri dapodik, maka secepetnya perbaiki sebelum data yang salah tadi dijadikan dasar penerbitan SK.

2. JJM Linier tidak mencukupi
Masalah JJM memang masalah yang gampang-gampang susah,..gampang dan mudah keluar SKTPnya jika guru konsisten mengajar sesuai dengan sertifikasinya lebih dari batas minimum JJM perninggu, tapi akan sulit SKTP keluar jika guru mengajar tidak sesuai dengan bidang studi sertifikasinya atau berebutan dengan guru lain karena guru yang sertifikasi dengan bidang studi yang sama lebih banyak dari rombel yang membutuhkan.
Kekurangan JJM memang tidak melulu salahnya guru. Guru yang tidak dapat memenuhi jumlah jam mengajarnya bisa jadi karena proses mutasi yang dilakukan oleh bagian kepegawaian tidak memperhatikan sertifikat guru, sehingga guru mengajar tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
Apakah guru yang kurang JJM tidak bisa menerima SKTP,.. jawaban YA, lihat PP 74 tahun 2008.
Apakah tidak ada cara lain agar guru bisa memenuhi jam ??… jawaban ADA.
Jika guru tidak bisa memenuhi JJM linier pada sekolah Induk, maka guru bisa mengambil jam mengajar di sekolah lain pada lingkungan dikdas (SD/SMP) sesuai dengan bidang studi sertifikasi. Mengambil mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang studi sertifikasi pada sekolah lain juga tidak bisa memenuhi JJM Linier.
Jika tidak bisa menambah JJM di sesama jenjang dikdas (SD/SMP), guru juga bisa menambah jam mengajar diluar dikdas (SMA dan SMK) dan diluar sekolah yang berada dibawah Kemdikbud (misal : MI, MTs, MA)
Jika guru menambah jam pada jenjang dikdas (SD/SMP) datanya harus dimasukan pada aplikasi dapodik dimana guru tersebut menambah jam dengan data individu guru yang sama persis dengan data individu yang dientri didapodik disekolah induk. sekali lagi saya katakan harus dan wajib di entri di dapodik.
Sedangkan jika guru menambah jam mengajar diluar dikdas data jam mengajarnya di entri oleh operator tunjangan profesi di kabupaten/kota masing-masing. Untuk memasukan data mengajar operator tunjangan kabupaten/kota (OPK) memerlukan berkas pendukung yang bisa dijadikan dasar pertanggung jawaban mereka, yaitu : Surat keterangan mengajar dari kepala sekolah dimana guru menambah jam mengajar dan jadwal mengajar disekolah tersebut.
Mapel yang diajarkan pada sekolah tempat menambah jam juga wajib linier dengan sertifikat guru tersebut. dan tidak semua bidang studi bisa linier.
Guru IPA terpadu tentu tidak akan linier jika dia menambah jam di SMA dengan Mapel kimia, IPA terpadu lebih cenderung linier dengan IPA di SMK (untuk saat ini/pada saat tulisan ini dibuat).
lihat bahasan saya sebelumnya tentang menambah jam diluar dikdas

3. Kesalahan pada data kelulusan
Kesalahan pada data kelulusan pada umumnya terjadi karena kesalahan NUPTK pada saat sertifikasi atau NUPTK digunakan oleh orang lain atau sebaliknya menggunakan NUPTK orang lain. Kesalahan NUPTK pada data kelulusan bisa diperbaiki melalui aplikasi tunjangan oleh OPK silahkanlihat dibahasan sebelumnya. lihat juga

4. Tidak/belum diusulkan oleh Dinas Kab/Kota
Data yang sudah valid menurut sistem tunjangan dengan sumber data dapodik, bukanlah satu-satunya dasar penerbitan SK. Pengambil keputusan apakah data seseorang bisa dibuatkan dan diterbitkan SKTPnya adalah verifikasi dari pengelola tunjangan profesi di Kabupaten/kota.
Kenapa perlu diverifikasi?
Verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa guru yang akan diterbitkan adalah bener guru yang berada diwilayah kabupaten/kota tersebut. sebab kesalahan terbit SKTP selain akan menyulitkan proses pencairan tunjangan di Kabupaten/Kota secara administrasi juga akan mempengaruhi besaran anggaran yang sudah “dijatahkan” untuk kabupaten/kota tersebut.
Tapi ada juga kasus guru yang sudah memenuhi syarat, namun tidak bisa diusulkan oleh OPK. Jika ini terjadi perlu disampaikan ke Operator sekolah ada data yang belum lengkap pengisiannya di dapodik, jika dia PNS, maka pastikan golongan, masa kerja, nip dan gaji pokoknya sudah bener didapodik. masa kerja diambil dari riwayat gaji berkala dan golongan diambil dari riwayat kepangkatan.

waktu sudah terlalu siang, sudah saatnya siap-siap untuk cek-out, jadi bahasannya sampai sini dulu yang belum dibahas nanti dilanjutkan.

Diposkan oleh Nazarudin Kompetan di 07.23

Permasalahan SKTP (bag. III)
Alhamdulillah hari ini sudah sampai di Bali.
Harapan saya semoga permasalahan yang ada di Bali tidak lebih banyak dari permasalahan yang ada di NTB, sehingga bisa lebih mudah penanganan dan penyelesaiannya.
Hotelnya sangat mendukung untuk rakor, karena jauh dari “kehidupan” sehingga diharapkan para peserta tidak terpecah konsentrasinya untuk jalan-jalan dan fokus pada pelatihan aplikasi dan penangan masalah dan solusinya.

Dari pada duduk diam dikamar lebih baik lanjutkan bahasan kita yang belum selesai. PadaPermasalahan SKTP (bag. II) dan Permasalahan SKTP (Bag. I) kita sudah bahas kenapa SKTP tidak bisa terbit atau tertunda terbitnya. Sekarang saya akan coba bahas mengenai SKTP yang sudah terbit dan sudah dicairkan tunjangan pada Triwulan I.

Permasalahan Pasca SK
SKTP yang sudah terbit dan bahkan sudah dibayarkan tunjangan profesinya pada tri wulan I bukan berarti “aman” sampai akhir tahun, sebab guru yang tidak bisa memenuhi syarat penerima tunjangan profesi pada saat tahun berlakunya SK, pembayaran tunjangan profesinya bisa di batalkan di bulan-bulan dia tidak bisa memenuhi syarat tersebut.
Permasalahan yang mungkin terjadi pada saat SKTP sudah terbit diantaranya :
1. Kesalahan pada SK namun tetap dapat dicairkan :
• Kesalahan Gaji Pokok
• Kesalahan Tempat Tugas (bukan sekolah induk)
2. Kesalahan pada SK yang menyebabkan Tunjangan Tidak dapat dicairkan
• Kesalahan NUPTK/NRG dan No Rekening
• Sudah Mutasi (sejak tahun lalu)
1. Kesalahan pada SK namun tetap dapat dicairkan
Kesalahan ini umumnya terjadi karena kelangkapan data pada dapodik tidak lengkap atau pengentrian datanya tidak pada tempat yang sesuai.
“Saya sudah mengisi lembar formulir isian untuk di entri didapodik dan sudah saya serahkan ke operator sekolah”, itu yang keluar dibenak para guru.
“Saya sudah mengisi semua data yang dibutuhkan untuk menghitung gaji pokok,.. saya sudah masukin Golongan dan masa kerja”, itu pasti yang pertama keluar di benak operator sekolah.
Semua tidak ada yang salah dan saya juga tidak sedang menghakimi, karena memang tidak ada yang salah. “Kalau tidak ada yang salah kenapa hasilnya salah.???” itu pertanyaan yang mungkin kompak pada benak guru dan operator sekolah bahkan operator tunjangan di kabupaten/kota, sebab OPKlah yang menjadi sasaran pertama para guru yang galau karena gaji pokoknya berkurang pada tunjangan profesi.
Guru dan operator sekolah tidak salah tapi kurang lengkap, cuma saya tidak tidak tahu ketidak lengkapannya mulai dari guru atau di OPS.
Untuk Gaji pokok dasarnya adalah Golongan dan masa kerja yang di mapping ke matrik gaji pokok sesuai dengan peraturan menteri keuangan, untuk triwulan I kemarin kita masih menggunakan PP 15 tahun 2012.
Golongan diambil dari riwayat kepangkatan pada dapodik, jika tidak ada pada tabel riwayat kepangkatan, maka akan diambil dari data individu yang dientri operator dari lembar entri guru.
Sedangkan masa kerja kita ambil dari riwayat gaji berkala, jika tidak ada pada riwayat gaji berkala, maka diambil dari masa kerja pada data SK tahun lalu.
Mengapa harus diambil dari tabel riwayat ???
Alasan sederhana untuk lebih memastikan bahwa yang dimasukan itu memiliki dasar hukum yang jelas, sebab pada tabel riayat gaji berkala dan riwayat kepangkatan itu ada nomor sk penetapan, tanggal penetapan, tmt penetapan dan sebagainya.

Sebenarnya kesalahan yang terjadi karena perbedaan gaji pokok ini tidaklah terlalu “bermasalah”, sebab besaran gaji pokok bisa disesuaikan di daerah masing-masing. Karena pada SKTP pada butir 5.
Pembayaran tunjangan profesi bisa disesuiakan dengan menunjukan dokumen pendukung yang syah.

“Apabila terjadi kesalahan data guru sebagai mana dimaksud dalam diktum pertama, kepala dinas yang menangani urusan pendidikan kabupaten ….., Provinsi ,…. dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang syah”.
Operator sekolah memasukan data guru harus sesuai dengan data isian yang diberikan guru kepadanya, sedangkan untuk mengisi data riwayat semuanya harus memiliki dasar yang yang syah, misalnya riwayat kgb, maka dasar entri datanya adalah SK kenaikan gaji berkala guru bersangkutan. P2TK akan menggunakan/mengambil data riwayat kenaikan gaji berkala yang terakhir, sehingga data gaji pokok akan disesuaikan dengan masa kerja pada SK KGB yang ada. Kenapa harus pakai SK KGB ???,.. semua pegawai negeri sipil (PNS) termasuk guru pasti faham kenapa harus pakai SK KGB, karena pada sk kgb tersebutlah tercantum masa kerja golongan dan keputusan dari bagian kepegawaian yang dijadikan dasar pembayaran gaji PNS. Saya tidak begitu faham dengan mekanisme gaji, silahkan tanyakan dengan bagian kepegawaian peraturan tentang pembayaran gaji.

Sebenarnya kesalahan seperti ini harusnya kecil terjadinya jika saja guru mau memeriksa sendiri datanya yang sudah dientri oleh operator sekolah atau dengan kata lain guru peduli dengan datanya tidak hanya hasilnya.
Kondisi data guru bisa di lihat di http://223.27.144.195:8081/info.php

jika data yang diinfokan tidak sesuai dengan kondisi data sebenarnya, segera laporkan ke Operator sekolah agar segera diperbaiki.
Perbaikan data tidak akan berpengaruh jika guru tersebut sudah terbit SKTPnya. tetapi perbaikan tetap harus dilakukan, sebab pada saat review SK yang akan dilakukan setiap triwulan perbaikannya akan diakomodir.

Diposkan oleh Nazarudin Kompetan di 11.44

Permasalahan SKTP (bag. IV)
Matahari bali cukup indah pagi ini,.. sinarnya hangat menelusuk di pori-pori, pemandangan laut yang membentang sangat indah dilihat dari bingkai jendela hotel.
Tapi tidak seindah hasil koreksi data Bali yang harus terhambat karena terputusnya jaringan internet pada server P2TK, sehingga harus bawa pekerjaan rumah ke Jakarta.

Dari pada dongkol dan uring-uringan, lebih baik kita manfaatkan waktu ini untuk melanjutkan bahasan kita yang tertunda dan kita tuntaskan pembahasan tentang permasalahan SKTP.

Pada bahasan sebelumnya Permasalahan SKTP bag III., Permasalahan SKTP (bag. II) danPermasalahan SKTP (Bag. I) kita sudah bahas mengapa SKTP tidak bisa terbit dan yang sudah terbit tetapi masih ada kesalahan pada beberapa data.
Sekarang mari kita bahas SKTP yang sudah terbit tetapi harus dibatalkan.

2. Kesalahan pada SK yang menyebabkan Tunjangan Tidak dapat dicairkan
SKTP yang sudah terbit tidak semua bisa dicairkan, karena ada beberapa data pendukung terbitnya SKTP tersebut ternyata tidak benar. “Kenapa data tidak benar bisa terbit SKTPnya?”
Pada umumnya kesalahan yang sering terjadi pada saat penerbitan SKTP, sehingga ada data yang tidak tepat bisa keluar SKTPnya ada beberapa, misalnya :
• Kesalahan NUPTK/NRG dan Nomor Rekening
• Sudah Mutasi sejak tahun lalu
Kesalahan NUPTK/NRG dan Nomor Rekening
Kesalahan NUPTK banyak terjadi pada peserta sertifikasi tahun 2006-2009, banyak sebab kenapa sampai NUPTK tersebut bisa salah. Kesalahan NUPTK yang terbanyak adalah karena NUPTK sementara 99999xxxxxxxxxx. NUPTK sementara keluar karena pada saat pertama kali sertifikasi banyak guru yang belum memiliki NUPTK dan guru yang sudah memiliki tetapi pada saat pendataan dilakukan belum melampirkan NUPTKnya, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukan kedalam sistem tunjangan yang menggunakan NUPTK sebagai kunci unik.
Pada awalnya nuptk sementara ini diharapkan dapat diperbaiki oleh guru yang bersangkutan sebelum tahun 2010 dengan menyampaikan nuptk mereka yang benar ke pengelola tunjangan profesi pada kabupaten/kota dan dilaporkan ke pengelola pusat. Tapi ternyata sampai saat ini masih banyak nuptk sementara yang belum di update dengan nuptk yang benar.

Selain nuptk sementara, kesalahan nuptk juga banyak terjadi karena salah menggunakan nuptk orang lain. saya tidak tahu secara pasti kenapa sampai terjadi nuptk peserta sertifikasi menggunakan nuptk orang lain. tapi kebanyakan nuptk yang digunakan memiliki nama yang sama atau hampir sama.
Misalnya :
Arifin pada sekolah Anu,.. nuptknya digunakan oleh Arifin oleh sekolah itu,…
Karena nama yang sama nuptk juga sama, kemudian operator tunjangan menggunakan data nuptk arifin di sekolah anu untuk arifin sekolah itu.. sehingga data arifin jadi salah…padahal arifin sekolah itu belum memiliki nuptk.
Kesalahan nuptk kasrena tertukar atau menggunakan nuptk orang lain, baik dengan sengaja atau tidak dapat menyebabkan data guru menjadi tertukar. Itulah sebabnya terkadang disktp suka keluar nuptk benar tetapi data individunya salah.

Sudah mutasi tahu lalu
Penerbitan sktp guru penerima tunjangan profesi harusnya berdasarkan lokasi dimana guru mengajar, karena terkait dengan administrasi pertanggung jawaban pembayaran pengelola kepada pemeriksa. Sktp yang salah terbit walaupun boleh dibayarkan dimana sk diterbitkan tetapi akan sulit mengurus administrasi pembayannya, sehingga banyak pengelola yang takut untuk memproses pencairannya. SKTP yg salah terbit seperti itu biasanya dibatalkan dan dierbitkan ulang dikabupaten yg benar. Hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi, jika guru yg mutasi dari satu kabupaten kekabupaten lainnya mau melaporkan proses mutasinya ke operator tunjangan di dua kabupaten, yaitu kabupaten asal agar datanya dimutasikan kekabupaten baru dan lapor juga kekabupaten baru utk cek apakah datanya sudah mutasi atau belum.

Alhamdulillah akhirnya selesai juga walaupun harus tertunda beberapa hari dan harus finis di kalimantan tengah.

3 Tanggapan

  1. pak saya dari Bandung.saya operator SD AL- FATAH Kecamatan Bojongloa Kaler. ada kesalahan entri dari operator. karena operator kami berpindah pindah orang terakhir saya.tidak hapal mengentri menyebabkan rombel tidak termasuk.hal ini menyebabkan 3 orang guru yang sertifikasi tidak cair untuk triwulan 2 s/d 4.termasuk saya. maaf pak bisa kasih solusinya untuk dapodik 2012. ????

  2. Saya guru non PNS, untuk triwulan 1 data saya belum sesuai inpassing tapi setelah itu saya perbaiki dan data PTK sudah berubah, tetapi besarnya tunjangan yang cair belum sesuai inpassing. Kalau saya lihat data PTK terutama pada realisasi pembayaran tunjangan,di sana sudah tertulis Telah terbayar dan besarnya sesuai nominal yang inpassing, padahal kenyataannya yang saya terima besarnya tunjangan masih 1,5 jt. Mohon pencerahan. Terimakasih

  3. Pak,saya anta guru tik di sma yg menerapkan kur 13 sekaligus berperan sbg Ops. Sudah 1bln pesan di info gtk “jjm tidak memenuhi perlu mengajar 6 jam linear( membina 40 siswa), di dapodik sudah dipetakan pada rombel yg sama dgn guru bk(,guru bk sudah terbit sktpnya,)jenis ptk sudah guru tik.Apa solusi pak?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: