Tunjangan Profesi Guru Swasta Cair Duluan, Total Anggaran Sekitar Rp 578 Miliar

JAKARTA – Pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) triwulan I 2014 untuk guru swasta lebih cepat dibandingkan guru negeri (PNS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan TPP untuk guru swasta sudah bisa dicairkan pekan depan.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, jaminan pencairan itu disebabkan karena surat keputusan (SK) pencairan TPP sudah diterbitkan.
Continue reading

Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru 2014

image002

Daftar peserta sertifikasi guru 2014 mulai dipublikasikan hari ini, 20 Maret 2014.

langsung saja !

Pencarian Data Perorangan

  1. Masuk web Informasi Peserta Sertifikasi Guru di sini
  2. Klik menu Pencarian
  3. Ketik nomor NUPTK 16 digit
  4. Klik tombol pencarian

Mencetak Data PTK secara Online

Data PTK  yang tampil dapat dicetak jika dibuka menggunakan google chrom. Caranya, klik kanan pada halaman data PTK tadi kemudian klik “print” atau “cetak”.

Pencarian Daftar Calon Per Kab/Kota

  1. Masuk web Informasi Peserta Sertifikasi Guru di sini
  2. Klik menu Kriteria
  3. Pilih nama Provinsi
  4. Pilih nama Kab/Kota
  5. Klik tombol Tampilkan

Setelah klik tombol tampilkan, akan tampil daftar nama calon peserta sertifikasi guru 2014.

Penetapan Peserta Sertifikasi guru 2014

image001

Guru yang belum berijazah S1 dapat mengikuti Sergu 2014. Sesuai Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sergu 2014, Guru/Pengawas yang dapat langsung menjadi peserta sertifikasi guru 2014 adalah sebagai berikut.

  • a. Peserta sertifikasi tahun 2013 yang tidak lulus, tidak hadir dan peserta yang hadir tetapi tidak mampu menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • b. Guru yang telah mengikuti UKG tahun 2013, tapi belum mengikuti proses sertifikasi 2013.
  • c. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
  • d. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar4 yang memenuhi persyaratan,
  • Guru lainnya yang tidak termasuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) usia, (2) masa kerja, (3) pangkat dan golongan.

Persyaratan Umum Peserta Sergu 2014

a. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

b. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

c. Guru yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila pada 30 November 2013:

  • 1) sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
  • 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:

  • 1) diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan
  • 2) memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

e. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.

f. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota

g. Pada tanggal 1 Januari 2015 belum memasuki usia 60 tahun.

h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.

i. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2014

BPSDMPK-PMP menetapkan peserta sertifikasi guru tahun 2014 berdasarkan: 1) urutan prioritas penetapan peserta; 2) hasil perangkingan berdasarkan usia, masa kerja, dan pangkat/golongan; 3) skor uji kompetensi. Hasil penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2014 akan diinformasikan melalui website.

Penghapusan sebagai Calon Peserta Sergu

Dinas pendidikan kabupaten/kota dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta sertifikasi guru atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

  • 1) meninggal dunia,
  • 2) sakit permanen,
  • 3) melakukan pelanggaran disiplin,
  • 4) mutasi ke jabatan selain guru,
  • 5) mutasi ke kabupaten/kota lain,
  • 6) mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
  • 7) pensiun,
  • 8) mengundurkan diri dari calon peserta,
  • 9) sudah memiliki sertifikasi pendidik (guru) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain.

Penyaluran Tunjangan Guru Dijadwalkan Akhir Maret 2014

MAB_3738Jakarta, Kemdikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) jadwalkan penyaluran tunjangan guru pada akhir Maret 2014. Ada tiga jenis tunjangan yang akan disalurkan, tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan kualifikasi guru yang melanjutkan pendidikan ke S1, dan tunjangan guru daerah 3T.

Untuk tunjangan guru PNS penyalurannya menggunakan mekanisme transfer daerah. Kami selalu koordinasi dengan kabupaten kota supaya yang di daerah juga bisa diselesaikan,” demikian diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, pada jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014, Jumat (7/03/2014) di Jakarta.
Continue reading

Kuota Sertifikasi Guru 2014

Tahapan verifikasi data awal calon peserta sertifikasi guru tahun 2014 saat ini sedang berlangsung. Sesuai dengan jadwal sertifikasi guru 2014 bahwa batas akhir (Closing Date) verifikasi data awal calon peserta sertifikasi guru 2014 adalah tanggal 31 Januari 2014. Meskipun dilapangan, Dinas Pendidikan mengambil batas aman dengan membuat batas waktu pengumpulan berkas verifikasi awal lebih cepat dari jadwal tersebut untuk mempermudah proses pekerjaan verifikasi itu sendiri.

Jumlah Kuota Sertifikasi Guru 2014 direncanakan berjumlah 150.000 orang guru. Untuk dapat diikut sertakan sebagai calon peserta sertifikasi guru 2014, maka guru-guru yang belum bersertifikat pendidik harus memenuhi syarat-syarat calon peserta sertifikasi guru 2014 yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah sudah harus menjadi guru sebelum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen (UUGD) diterbitkan yakni 30 Desember 2005 serta sudah harus berlatar belakang Akademis Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan foto copy ijazah S1 yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut.

Bagi yang menjadi guru dalam rentang waktu tahun 2006 s.d 2015, agaknya masih harus bersabar, karena pola sertifikasinya masih dalam pembahasan, apakah akan menempuh jalur PLPG ataupun jalur PPG. Sertifikasi pola PLPG akan berakhir pada tahun 2015. Pada tahun 2016, sertifikasi guru pola PLPG akan ditiadakan, diganti dengan sertifikasi pola PPG dalam jabatan. Sertifikasi pola PPG sendiri ada dua, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG pra jabatan. Sertifikasi guru/PPG pra jabatan telah dilaksanakan di beberapa LPTK, khususnya bagi mahasiswa calon guru.

Meskipun demikian, masih banyak pertanyaan dilapangan, apakah setelah mengikuti UKG 2013 atau UKG 2014 guru secara otomatis akan terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru 2014 ? Kali ini forum PTK mencoba menjelaskan agar tidak ada lagi keraguan mengenai keikut sertaan sebagai calon peserta sertifikasi guru 2014.

 

Beberapa hal penting yang harus diketahui oleh guru-guru yang belum bersertifikat pendidik adalah :

 

  1. Setelah pelaksanaan UKG 2014, akan dilakukan perangkingan data-data awal calon peserta secara NASIONAL. Perangkingan didasarkan pada USIA, MASA KERJA dan GOLONGAN. Perangkingan dilakukan secara Descending artinya diurutkan dari yang data Usia paling tua, Masa Kerja paling lama dan golongan paling tinggi.
  2. Seperti halnya pelaksanaan sertifikasi 2013 lalu, pada tahun 2014 ini tidak ada kuota kabupaten/kota. Yang ada adalah kuota nasional. Pada tahun 2014 ini kuota sertifikasi secara nasional adalah 150.000 orang.
  3. Salah satu syarat untuk dapat diikut sertakan sebagai calon peserta sertifikasi 2014 adalah sudah harus mengikuti UKG 2013 atau UKG 2014, tetapi bukan berarti guru yang telah mengikuti UKG 2013/2014 akan secara otomatis menjadi calon peserta sertifikasi guru.
  4. Meskipun seorang guru telah memenuhi syarat sebagai calon peserta sertifikasi guru 2014, tetapi hal ini tidak menjamin guru tersebut secara otomatis menjadi peserta sertifikasi guru 2014, karena setelah dirangking menurut kriteria diatas, barulah diambil sebanyak 150.000 orang guru yang berada dalam daftar teratas sebagai calon peserta sertifikasi 2014. Akan ada dua kriteria guru yang memenuhi syarat yaitu guru yang berada didalam kuota dan berada diluar kuota.

Disebabkan kuota sertifikasi guru 2014 adalah kuota nasional, sehingga bisa saja sebaran guru sertifikasi menjadi tidak merata. Sesuai dengan sebaran data perangkingan berdasarkan usia, masa kerja dan golongan. Dapat saja sebuah daerah memiliki jumlah guru yang disertifikasi lebih sedikit dibandingkan kabupaten yang lain. Demikian sedikit penjelasan mengenai kuota peserta sertifikasi guru 2014.

Sumber : http://forumptk.org

Tahun Depan (2014) Sertifikasi Guru Terakhir

WRTGSTDSJAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memasang target penuntasan tanggungan mensertifikasi ratusan ribu guru. Mereka menargetkan sertifikasi guru tuntas tahun depan.

Selanjutnya proses sertifikasi guru langsung menyatu dengan perkuliahan calon guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) bertajuk pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

Kepala BPSDMPK-PMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) Kemendikbud Syawal Gultom menuturkan, pelaksanaan sertifikasi ini merupakan amanat dari undang-undang guru dan dosen. “Kita targetkan tahun depan itu sertifikasi guru yang terahir,” kata dia…..

Continue reading

Guru Minta Penyaluran TPP Bareng Gaji

JAKARTA – Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus menyatakan, penyaluran tunjangan profesi pendidik (TPP) guru tidak mungkin diberengkan dengan pembayaran gaji pokok yang diterima guru setiap bulan seperti yang diinginkan para guru.

Mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menjelaskan, gaji guru dan TPP guru berasal dari sumber anggaran yang berbeda. Gaji berasal belanja rutin APBN, sedangkan TPP dari pajak……..

Continue reading

Kekacauan Penyaluran TPP Guru Libatkan Banyak Pihak

JAKARTA - Wakil Ketua Ombudsman RI bidang pengawasan, Hj Azlaini Agus menyatakan, masalah yang terjadi dalam penyaluran tunjangan profesi pendidik (TPP) guru yang selama ini amburadul, merupakan persoalan sistemik……

Continue reading

PGRI Ingin Ambil Alih Sertifikasi Guru

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkeinginan mengambil alih pelaksanaan sertifikasi guru yang saat ini masih dilakukan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Ketua PGRI, Sulistyo menegaskan, sudah seharusnya sertifikasi guru dilakukan oleh organisasi guru itu sendiri. Layaknya sertifikasi dokter dilakukan Ikatakan Dokter Indonesia (IDI) dan sertifikasi pengacara dilakukan oleh Advokat……

Continue reading

Rp 6,6 M Tunjangan Guru di Madiun Macet

MADIUN, – Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Kota Madiun sebesar Rp 6,6 miliar belum dibayarkan. Dana ini belum dicairkan sejak tahun 2010.

Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun Istono menyatakan, dana TPP yang belum terbayar itu menumpuk dari tiga periode. Pada tahun 2010, dana yang belum sempat cair yaitu sebesar Rp 2,7 miliar dari total anggaran sebesar Rp 3,7 miliar……..

Continue reading

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 61 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: