Penataan GTT Strategis untuk Pembangunan Pendidikan di Jember

Humas Jember,_Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. menegaskan pengaturan dan penataan guru tidak tetap (GTT) sangat strategis untuk membangun pendidikan Jember yang lebih baik.

“Penanganan yang serius yang perlu dilakukan, karena bukan hanya penerbitan surat penugasan, adanya solusi yang lengkap, tuntas, dan berkeadilan dalam mendapatkan perhatian yang sesuai, itu yang diharapkan,” ujar bupati.

Hal itu disampaikan bupati ketika menjadi narasumber di RRI Jember, Rabu (14/2/2018).

Dari 5001 GTT, menurut bupati, 65 persen diusulkan pihak sekolah untuk mendapatkan surat penugasan tahun 2017. Baca lebih lanjut

Iklan

Bupati Sosialisasikan Penataan Guru PNS dan Honorer

 Humas Jember ,_Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., menyosialisasikan penataan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Sosialisasi kepada ribuan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini berlangsung dalam acara Kongres Guru PPKN se-Kabupaten Jember di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Senin (12/3/2018).

Bupati menjelaskan, pemetaan, distribusi, dan pengurusan penghonoran guru di seluruh sekolah di Kabupaten Jember merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah.

Hal itu mendorong Bupati Faida membawa kembali puluhan guru PNS yang berada di luar Jember untuk mengajar di Jember. Bupati menegaskan telah menyetujui guru dari luar kabupaten maupun propinsi untuk kembali mengajar di Jember. Baca lebih lanjut

Memahamkan Pancasila kepada Anak di Era Digital

 

(Humas Jember)Membela negara perlu pamahaman tentang dasar negara Pancasila. Memberikan pemahaman kepada generasi muda di era digital perlu strategi.

Hal ini terungkap dalam pembekalan penguatan bela negara melalui Pancasila dalam acara Kongres Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Ada tiga narasumber yang berbicara dalam forum yang digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Senin (12/3/2018), itu.

Para narasumber yakni Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Yudi Latief M.A., Dirjen Peraturan Perundang -undangan Kemenhumham Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., dan budayawan Romo Benny Susatyo Pr. Baca lebih lanjut

Alhamdulillah, Guru Honorer Jember Bisa Digaji Lebih dari Rp 1 Juta

Alhamdulillah, Guru Honorer Jember Bisa Digaji Lebih dari Rp 1 Juta

Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) – Aspirasi DPRD Jember, Jawa Timur, untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) tahun ini sudah tercapai dalam kesepakatan antara Bupati Faida dengan pimpinan Dewan dan disaksikan perwakilan Pemerintah Provinsi dan Komisi A DPRD Provinsi pekan lalu. Kini tinggal Pemerintah Kabupaten Jember merealisasikannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum mengatakan, kesepakatan peningkatan kesejahteraan GTT itu sudah tertulis di notulensi rapat. “Nominal maksimalnya Rp 1,4 juta per orang,” katanya. Pertemuan tersebut merupakan mediasi penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan APBD 2018. Hingga saat ini Kabupaten Jember satu-satunya kabupaten yang belum memiliki APBD 2018 di Jatim. Baca lebih lanjut

Bupati Faida Mutasi Seribu Guru PNS Agar Dekat Rumah

Bupati Faida Mutasi Seribu Guru PNS Agar Dekat Rumah

Oleh : Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember telah mengabulkan permohonan sebagian guru pegawai negeri sipil untuk dimutasi ke sekolah yang berdekatan dengan lokasi rumah mereka.

“Sampai hari ini ada seribu orang guru PNS yang permintaan mutasinya sudah kami akomodasi. Tentu saja tanpa biaya. Semua yang mengajar (di sekolah dengan jarak dari rumah) lebih dari 25 kilometer kami izinkan untuk pindah. Sepanjang keinginannya bisa diakomodasi,” kata Bupati Faida, usai sidang paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (26/2/2018). Baca lebih lanjut

Hubungan PKG dan Tata Cara Penyusunan SKP Guru


Oleh : Dodi Andresia, S.A.P
Analis Kepegawaian Kota Bukittinggi

http://www.bukittinggikota.go.id/

Dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Penilaian kinerja bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai, penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan…….

SKP Guru cukup unik dan rumit karena keterkaitannya dengan Penilaian Kinerja Guru (PKG) tetapi apabila kita telah mengusai PKG Guru maka menyusun SKP adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tata cara penyusunan SKP Guru belum dijelaskan penyusunannya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Penjelasan dan contoh yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 pada halaman 16 belum bisa mewakili dan menjelaskan secara rinci tentang tatacara penyusunan SKP guru, untuk itu penulis merasa terpancing dan tertarik untuk membuat karya tulis ini dari permasalahan yang ada.

         1. Penilaian Kinerja Guru ( PKG ).

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas lain yang relevan didasarkan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.

Penilaian kinerja guru pada pelaksanaan pembelajaran dilakukan di dalam kelas (untuk kegiatan yang dapat diamati) dan di luar kelas (untuk kegiatan yang tidak dapat diamati di dalam kelas). Kegiatan yang tidak dapat diamati di dalam kelas misalnya: penyusunan silabus, RPP, pengembangan kurikulum, tingkat kehadiran guru di kelas, praktik pembelajaran di luar kelas/sekolah/madrasah dan sebagainya. Untuk semua kegiatan yang dilakukan guru, baik yang dapat diamati di dalam kelas maupun yang tidak dapat diamati, penilai kinerja guru wajib melampirkan bukti-bukti fisik berupa dokumen.

         2. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )

Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri adalah merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan tentang Penilaian Prestasi Kerja.

Angka kredit merupakan merupakan Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam1 (satu) tahun.

         3. Hubungan PKG dan Tata Cara Penyusunan SKP.

Hubungan antara PKG dan SKP Guru mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang mana untuk butir kegiatan dari Unsur Utama dalam SKP Guru angka kreditnya terdiri dari Paket dan Laporan Hasil PKG, oleh karena itu dalam menyusun SKP Guru tidak terlepas dari PKG, dalam menyusun SKP Guru Butir Kegiatan pada Unsur Utama diuraikan satu persatu.

Contoh :

Seorang Guru bernama AIDA FITRIYANI, S.Pd,  Pangkat dan Golongan Penata Muda – III/a menyusun SKP awal tahun dengan rincian sebagai berikut

  1. Melaksanakan proses pembelajaran dengan kriteria PKG Baik
  2. Menjadi wali kelas
  3. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
  4. Mengikuti Diklat Fungsional lamanya antara 30 s/d 80 jam
  5. Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah
  6. Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional
  7. Menjadi Anggota Organisasi Profesi Sebagai Anggota Aktif

 

Cara Menyusun SKP tersebut sebagai berikut :

Unsur Utama

  1. Melaksanakan proses pembelajaran dengan kriteria PKG Baik dengan Nilai PKG 10.50
  2. Menjadi wali kelas dihitung 5% dari PKG Baik 10.50
  3. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dihitung 2% dari PKG Baik 10.50

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

  1. Mengikuti Diklat Fungsional lamanya antara 30 s/d 80 dengan Nilai 1 Ak
  2. Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah dengan Nilai 0.1 Ak

Unsur Penunjang

  1. Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional dengan Nilai 0.08 Ak
  2. Menjadi Anggota Organisasi Profesi Sebagai Anggota Aktif dengan Nilai 1 Ak

 

Angka Kredit yang terdapat dalam SKP adalah hasil antara perkalian Target dengan Butir Kegiatan. Butir kegiatan nya dengan PKG baik adalah 10.50 dan target dalam satu tahun adalah 1 Laporan PKG maka AKnya adalah 1 x 10.50 = 10.50.  Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional Ak pada butir kegiatan adalah 0.08 dengan target 4 kali dalam setahun maka unutk mencari AKnya adalah 4 x 0.08 = 0.32. hasil dari pencarian AK tersebut dimasukan kedalam kolom bertuliskan AK dalam format SKP.

Unsur Utama karena Angka Kreditnya terdiri dari paket-paket maka harus diketahui terlebih dahulu berapa target nilai PKG nya dalam satu tahun. Untuk mengetahui pembagian persen-persen tersebut seorang gur harus mengetahui dan memiliki pedoman penilai PKG Guru. Angka Kredit dari butir kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Unsur Utama sesuai dengan Angka Kredit yang ada pada Permenpan Nomor 16 tahun 2009. Ouput yang tertuang dalam SKP seperti Laporan PKG, Sertifikat dan SK disesuaikan dengan Bukti Fisik seperti yang tercantum pada Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

 

INDEX  PANGKAT UNTUK GURU MATA PELAJARAN/KELAS/BK

KRITERIA GOLONGAN
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
Amat Baik 13.12 11.87 25.31 24.37 37.18 37.18 36.25 48,44
Baik 10.50 9.50 20.25 19.50 29.75 29.75 29.00 38,75
Cukup 7.87 7.12 15.18 14.62 22.31 22.31 21.75 29,06
Sedang 5.25 4.75 10.12 9.75 14.87 14.87 14.50 19,38
Kurang 2.62 2.37 5.06 4.87 7.43 7.40 7.25 9,69

 

TABEL PEMBAGIAN PERSEN DALAM PENGHITUNGAN PKG

2 PEMBELAJARAN/

BIMBINGAN

Proses pembelajaran Melaksanakan pembelajaran Paket Laporan Penilaian Kinerja
Proses pembimbingan Melaksanakan pembimbingan Paket Laporan Penilaian Kinerja
Tugas lain yang relevan Menjadi Kepala Sekolah Paket(75%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi kepala perpustakaan Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya Paket(5%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi wali kelas Paket(5%) Laporan Penilaian Kinerja
Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap  proses dan hasil belajar. Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Membimbing guru pemula dalam program induksi Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas) Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja

 

PENYUSUNAN SKP GURU

FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama EFRY YENNY, S.Pd 1 Nama AIDA FITRIYANI, S.Pd
2 NIP 19720208 199403 2 001 2 NIP 19800814 200604 2 009
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina – IV/a 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda – III/a
4 Jabatan Kepala Sekolah 4 Jabatan Guru Pertama
5 Unit Kerja SDN 04 BUKIT APIT PUHUN 5 Unit Kerja SDN 04 BUKIT APIT PUHUN
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK TARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
Unsur Utama
1 Melaksanakan Proses Pembelajaran 10.50 10.50 1 Laporan PKG 100 12 Bln  –
2 Menjadi Wali Kelas 0.53 0.53 1 Laporan PKG 100 12 Bln  –
3 Membimbing Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 0.21 0.21 1 Laporan PKG 100 12 Bln  –
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
4 Mengikuti Diklat Fungsional lamanya antara 30 s/d 80 jam 1 3 3 Sertifikat 100 12 Bln  –
5 Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah 0.1 0.2 2 Surat keterangan dan laporan per
kegiatan
100 12 Bln
UNSUR PENUNJANG
6 Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional 0.08 0.32 4 SK 100 12 Bln  –
7 Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai Pengurus Aktif 1 3 3 SK 100 12 Bln  –
Bukittinggi ,  02 Januari 2014
Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
 

EFRY YENNY, S.Pd

 

AIDA FITRIYANI, S.Pd

19720208 199403 2 001 19800814 200604 2 009

 

 

 

 

 

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Guru yang diberi Tugas Tambahan

Sumber Tulisan : http://www.jejaringkimia.web.id/

Jenjang Jabatan Fungsional Guru

Sebelum kita ke contoh penyusunan SKP, alangkah baiknya pahami terlebih dahulu jenjang kepangkatan untuk jabatan fungsional guru sesuai dengan Permenpan RB No. 16 th. 2009 berikut ini.

Jenjang jabatan fungsional guru

 

Baca juga, Contoh Menghitung Angka Kredit (PAK) berdasarkan Penilaian Kinerja Guru (PKG), Kepala Sekolah, dan Tugas Tambahan Lain

Sebagai contoh jika seorang guru ingin naik pangkat dari Penata Muda golongan IIIa setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda tingkat I golongan IIIb, diperlukan Angka Kredit Kumulatif sebesar 50 AK yang tediri atas:

Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: