Pemda Telat Umumkan Tes CPNS, KemenPAN-RB Siap Ambil Alih

20140226_174503_honorer-k2Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku masih ada beberapa daerah yang belum mengambil pengumuman kelulusan tes CPNS. Padahal, batas waktu pengumuman tes CPNS paling lambat 28 Februari 2015.

‎Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi mengaku, KemenPAN-RB akan mengambil alih pengumuman CPNS jika daerah-daerah yang tersebut tidak juga mengumumkan hasilnya hingga akhir bulan.

“Batasnya 28 Februari, lewat dari itu diambilalih pusat, diumumin pusat. Meski harusnya itu tanggung jawab mereka,” kata Yuddy di kantornya, Kamis (26/2/2015).
Baca lebih lanjut

Kesempatan Emas! Tes CPNS Honorer K2 Diulang, Ada 80 Ribu Formasi

ilustrasi-tes-CPNS-4-140717-andriJakarta - Pemerintah memberikan kesempatan terakhir bagi para tenaga honorer kategori 2 (k2) untuk mengikuti tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS). Rencananya tes itu digelar setelah lebaran atau sekitar bulan Juli atau Agustus.

Hal itu dilakukan karena adanya data-data manipulasi para pegawai honorer yang telah lulus seleksi tes CPNS. “Pelaksanaannya secepatnya setelah lebaran. Sekitar Juli atau Agustus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Dia menuturkan, peserta yang lulus tes nantinya akan mengisi formasi sekitar 80 ribu formasi. Angka itu merupakan jumlah dari peserta tes CPNS jalur K2 yang lulus tahun lalu, tetapi disinyalir bodong.
Baca lebih lanjut

Tagih Janji Mendikbud soal Upah Minimum Guru

213040_demopnsJAKARTA – Satu per satu janji pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai dipertanyakan realisasinya. Dalam bidang pendidikan, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memetakan ada tiga janji yang akan ditagih realisasinya pada tahun 2015.

Ketiga janji itu sangat berpengaruh untuk pendidik atau guru di seluruh Indonesia. Pertama, membuat direktorat jenderal (ditjen) khusus yang membidangi urusan guru. Janji itu pernah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

Selama ini, urusan guru tercecer di banyak “meja” di Kemendikbud. Guru pendidikan anak usia dini ada di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI). Guru pendidikan dasar (SD dan SMP) ada di Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen). Sedangkan guru SMA dan SMK ada di Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen).
Baca lebih lanjut

Penyelesaian Tenaga Honorer Berlandaskan Peraturan Kepegawaian

082320_638272_guru_UKGJakarta-Humas BKN, Penyelesaian tenaga honorer KI dan KII harus berlandaskan semua Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan. Peraturan Kepegawaian ini antara lain adalah PP 56 tahun 2012, dimana tenaga honorer KII yang bisa diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang lulus tes dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, termasuk penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) di atas materai Rp 6.000.

Hal ini ditekankan Kepala Biro Humas Tumpak Hutabarat saat menerima rombongan DPRD dan BKD Kota Medan yang beraudiensi ke Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta, Kamis (18/12). Dalam audiensi tersebut, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ratna Sitepu juga mendapat penjelasan teknis permasalahan tenaga honorer dari Gunawan, Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan , dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II.

Baca lebih lanjut

Berharap MenPAN-RB Langsung Angkat K2 jadi PNS

075120_432330_honorer_dlmNasib ratusan honorer Kategori Dua (K2) yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, semakin tidak ada kejelasan.

Pasalnya, aturan untuk mengadakan tes CPNS hanya boleh dilakukan untuk satu kali. Ditambah, ada moratorium CPNS.

Namun, kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi ke Kota Cirebon Jumat (7/11), memberi angin segar bagi ratusan honorer K2.
Baca lebih lanjut

8 SK Pengangkatan Honorer K-2 Pemkab Jember di Palsukan

20140226_174503_honorer-k2JEMBER – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember menemukan delapan surat keputusan (SK) pengangkatan honorer K-2 di Pemkab Jember diduga palsu. Kepala BKD Jember Joko Santoso menyebut SK tersebut meragukan.

“Meragukan dari sisi administrasi dan keabsahan,” ujar Joko, Jumat (7/11/2014). Delapan SK itu ditemukan setelah BKD menelusuri SK-Sk tersebut.

Terungkapnya SK honorer K-2 diduga palsu itu setelah BKD Jember mengajukan berkas-berkas honorer K-2 itu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Baca lebih lanjut

Guru Honorer, Nasibmu

10171173_748172931881208_4644936751716842553_nJAKARTA - Urusan gaji memang sensitif, termasuk untuk para guru. Hingga kini, nuansa diskriminasi kental terasa antara guru tetap PNS dan guru honorer. Jika di kota besar guru bisa mengantongi hingga jutaan rupiah per bulan, maka di beberapa daerah banyak guru hanya membawa pulang uang Rp100 ribu setiap bulannya.

Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh membantah keras hal tersebut. Dia menegaskan, sebagian guru honorer mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar Rp1,5 juta per bulan.”Guru-guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah dapat tunjangan fungsional, sehingga menurut hitung-hitungan kami, tidak ada guru honorer digaji hanya Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan,” ujar Nuh, di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat(2/5/2014).

Menurut Nuh, tunjangan Rp1,5 juta per bulan tadi terdiri dari tunjangan fungsional minimal sebesar Rp350 ribu. Tunjangan ini
diberikan Kemendikbud setiap bulan. Komponen lainnya, 20 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diberikan
untuk intensif kepada guru honorer.

“Tambahan dari dana BOS tersebut diberikan kepada guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi dan tidak berlaku untuk PNS,” imbuhnya.(rfa)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: