Lembar Info Guru

1622208_10200920132115669_1317931582_n Cek Lembar Info PTK 2015 1. http://223.27.144.195:8083/index.php

Cek Lembar Info PTK 2015 2. http://223.27.144.195:8082/index.php

Cek Lembar Info PTK 2015 3. http://223.27.144.195:8081/index.php

Cek Lembar Info PTK 2015 4. http://223.27.144.195:8084/index.php

Cek Lembar Info PTK 2015 5. http://223.27.144.195:8085/index.php

BKN : Update NIP Per 30 Maret 2015

image002

Berikut Update 30/03/2015
Silahkan download file dibawah ini

Laporan Penetapan NIP UMUM dan HONORER 2013/2014 Per 30/03/2015

Astaga… Sertifikasi Masih Di-Pungli, Setiap Guru Kena Rp 150 Ribu

DUGAAN pungutan liar (pungli) di lingkup Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar, tampaknya, telah menjalar ke mana-mana. Ddiduga kuat, bukan hanya dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang dipungli, melainkan juga dana sertifikasi guru.

Yang miris, pungli itu tidak hanya terjadi di Kecamatan Wonodadi, tetapi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Uang sertifikasi yang dipotong dispendik mencapai Rp 150 ribu untuk setiap guru penerima sertifikasi.
Baca lebih lanjut

Dapodik : Tentang Entry Nilai PKG & SK Kepsek Kadaluarsa

Via Percakapan Bp. Tagor Alamsyah Harahap
Bismillahirrohmanirrohiim,

Sebelumnya Kepada Yth. Bp. Tagor Alamsyah Harahap Juga Rekan Yang namanya tercantum disini, saya Mohon Ijin Mencopy Percakapannya, mudah-mudahan Pernyataan ini bisa menjawab pertanyakan Rekan-rekan kita Saat ini.
TENTANG PELAKSANAAN ENTRY NILAI PKG SEBAGAI SLAH SATU SYARAT TUNJANGAN PROFESI

Radithya Radith

Assalamu’alaukum wr.wb. Maaf…katax syarat to kluarnya SK Tunjanga Profesi adalah PKG Dapodik, tapi Aplikasi PKG belum kelaur SK Tunjangan Profesiudah ada, apa PKG Dapodik tidak jadi dilaksanakan,bos…?

Jawaban :

Tagor Alamsyah Harahap

Radithya Radith PKG tetap dipersyaratkan. Setelah dilakukan evaluasi disimpulkan banyak PKG tidak dilakukan sesuai prosedur dan banyaknya pengawas yang tidak mempunyai guru binaan. Oleh karena itu sambil dilakukan penataan maka persyaratan kami undurkan menjadi semester 2 namun yang sudah entri semester ini tidak perlu lagi mengentri semester 2. Surat edaran sedang disiapkan terkait hal ini

988954_677148772431549_7148330782811586399_n

2. TENTANG SK TUGAS TAMBAHAN YANG KADALUARSA

Sae Azzaahh

Maaf pak Tagor Alamsyah Harahap izin bertanya, sekarang banyak kasus LTD Kepala Sekolah menjadi tidak valid dengan keterangan SK Kepala Sekolah Kadaluarsa, padahal sebelumnya sudah valid, bagaimana solusinya pak agar bisa valid kembali?

Tagor Alamsyah Harahap

Tidak Valid karena kena aturan pembatasa periode. Hal ini terlihat dari tahun SK pengangkatan. Solusi ikuti aturan masa periode yang ada pada permendikbud
10428141_677151519097941_7451583006529775438_n

Dari Catatan hasil Copy & SS ini mudah-mudahan bisa Menjawab Pertanyan Rekan OPS Juga PTK Yang bersangkutan dengan hal tersebut.

INTEGRASI PADAMU DENGAN DAPODIK

11084293_741539212633059_3980209925399063509_n
11083637_741539352633045_7349628168973924231_n
Dalam waktu dekat pihak PDSP akan melaksanakan Rekonsiliasi data PTK (VerVal PTK) berbasis PADAMU NEGERI sebagaimana surat terlampir.

Adapun untuk Rekonsiliasi NPSN di Padamu Negeri khususnya jenjang TK dan sekolah-sekolah (madrasah) naungan Kemenag masih menunggu update “push data NPSN” dari PDSP.

Demikian informasinya semoga banyak membantu.

Salam Padamu Negeri Indoensiaku,
Admin Pusat
BPSDMPK PMP Kemdikbud

Rasio Siswa sebagai Syarat Tunjangan Profesi Pendidik

Syarat minimal jumlah siswa yang diampu guru agar memenuhi syarat menerima TPP hangat dibicarakan kalangan guru. Pembicaraan masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa syarat ini akan berlaku mulai 2015. Tahun 2015 dijadikan dasar oleh karena dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur beberapa ketentuan dengan tenggang waktu 10 tahun sejak UUGD ditetapkan. Mengingat UUGD ditetapkan pada 30 Desember 2005 maka 10 tahun berikutnya adalah 30 Desember 2015, atau Januari 2016.

Benarkah mulai 2015 (berdasarkan UUGD) rasio murid terhadap guru akan menjadi syarat penerimaan TPP? Jawabnya tegas, Tidak! Mengapa? Tenggang waktu 10 tahun berikutnya sejak UUGD diundangkan bukan mengatur rasio murid-guru melainkan mengatur guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan bekum memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80.
Syarat detil untuk dapat menerima TPP tidak diatur dalam UUGD tetapi diatur dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Dalam PP Guru, ketentuan rasio murid memang diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Rasio murid-guru 15:1 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
b. Rasio murid-guru 20:1 bagi SD, SMP, SMA
c. Rasio murid-guru 12:1 bagi MAK
Namun, jika ketentuan rasio ini tidak terpenuhi maka tetap dapat menerima TPP sebagaimana dijelaskan dalam PP Guru Pasal 80 huruf d.

Berikut kutipan ketentuan dalam UUGD yang berkaitan tentang tunjangan profesi.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Kemudian PP 74 Tahun 2008 yang ditetapkan dan berlaku pada 1 Desember 2008, tunjangan profesi dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut.

Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjaguru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan

Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65, huruf d, guru yang mengajar dengan jumlah murid yang kurang dari rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 17, tetap dapat menerima TPP asalkan memenuhi syarat lain sesuai peraturan.

Sumber : Tunas63

Format Nilai PKG untuk Diserahkan Pengawas Sekolah

Sumber : datadapodik

Nilai PKG yang perlu diserahkan ke Pengawas Sekolah untuk di entry ke Aplikasi SIMPAK guna Penerbitan SKTP 2015 adalah :

A. Guru Mapel dan Guru Kelas :
1. Lampiran 1B, Contoh Format Lampiran 1B PK Guru Mapel dan Guru Kelas download di sini
2. Lampiran 1C, Contoh Format Lampiran 1C PK Guru Mapel dan Guru Kelas download di sini
3. Lampiran 1D, Contoh Format Lampiran 1D PK Guru Mapel dan Guru Kelas download di sini

B. Guru BK :
1. Lampiran 2B, Contoh Format lampiran 2B PK Guru BK (Bimbingan Konseling) download di sini
2. Lampiran 2C, Contoh Format lampiran 2C PK Guru BK (Bimbingan Konseling) download di sini
3. Lampiran 2D, Contoh Format lampiran 2D PK Guru BK (Bimbingan Konseling) download di sini

Lampiran B adalah Lembar Persetujuan PKG
Lampiran C adalah Rekap Hasil PKG
Lampiran D adalah Format Penghitungan Angka Kredit PKG

Download Download PDF Info Dapodik Format Nilai PKG untuk Diserahkan Pengawas Sekolah

NIP Formasi Umum Per Instansi Tahun 2013 Update 10/03/2015

image002Berikut adalah Penetapan NIP untuk Kategori Umum tiap Instansi tahun 2013

Selengkapnya download file dibawah ini

NIP FORMASI UMUM PER INSTANSI TAHUN 2013 UPDATE 10 MARET 2015

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 74 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: