Cek Info PTK & SK Tunjangan (Lapor Tunjangan Dikdas)

1622208_10200920132115669_1317931582_n

Kunjungi Link link dibawah ini !
Namun Kami sarankan Pakai yang http://223.27.144.195:8082/index.php dan http://223.27.144.195:8085/index.php karena lebih stabil dan lancar selamat mencoba !!

http://223.27.144.195/index.php
http://223.27.144.195:8081/index.php
http://223.27.144.195:8082/index.php
http://223.27.144.195:8083/index.php
http://223.27.144.195:8014/index.php
http://223.27.144.195:8282/index.php
http://223.27.144.195:8284/index.php
http://223.27.144.195:8085/index.php
http://223.27.144.195:8086/index.php
http://223.27.144.195:8087/index.php
http://223.27.144.195:8088/index.php

http://223.27.144.195:8002/index.php

Baca lebih lanjut

Hasil Pelatihan Dapodik,Hotel Grand Palace Kota Malang, 22-23 April 2014

  1. Sistem Dapodik sebagai satu-satunya sumber data yang akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam penyaluran segala bantuan dan intervensi pembangunan oleh Kemdikbud.
  1. Perihal Aplikasi Dapodik :
  2. Segera instal Patch 207c

(bisa diunduh di http://infopendataan.dikdas.kemdikbud.go.id/laman/unduh )

  1. Jangan menggunakan Aplikasi 206 yang sudah expired dengan cara mengundurkan tanggal di laptop, karena akan berakibat data berantakan.
  2. Aplikasi 207c merupakan penyempurnaan dari aplikasi pada versi sebelumnya, beberapa perbaikan fasilitas pada versi 207c adalah sebagai berikut :

 

Jadwal Sosialisasi PesertaSertifikasi Tahun 2014 Kab. Jember

image002

Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi tahun 2014 akan dilaksanakan tanggal 28 – 29 April 2014 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kab. Jember.
Berikut Daftar nama peserta yang mengikuti Sosialisasi Sertifikasi tahun 2014 bisa di download / diunduh disini

 

Sumber : Tendik Jember

Mendikbud Minta Pemda Salurkan Tunjangan Guru Paling Lambat 30 April 2014

Jakarta, Kemdikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengirimkan surat edaran kepada bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk segera menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010 -2013. Para bupati dan walikota diminta menyalurkan TPG tersebut paling lambat tanggal 30 April 2014.

Dalam surat edarannya, Mendikbud juga meminta para bupati dan walikota untuk melaporkan pembayaran TPG PNSD kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei 2014, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan untuk pembayaran TPG non PNS, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan bantuan peningkatan kualifikasi, dan insentif guru bantu yang disalurkan melalui APBN sudah mulai dibayarkan sejak akhir Maret 2014 melalui nomor rekening masing-masing guru.
Baca lebih lanjut

Komentar Padamu Negeri Terkait P2TK dan DAPODIK

Arsip FP Padam Negeri terkait di masa mendatang validitas NUPTK ‘DIVISI P2TK / DAPODIK
( https://www.facebook.com/Padamu.Negeri.Indonesiaku/ )
Re-Pos ulang dari wall FP Padamu Negeri sesuai permintaan saudara Budi Setyawan kontributor FP DAPODIK.
Semoga bisa menambah wawasan berkenaan dengan hubungan antara program Padamu Negeri – P2TK – DAPODIK sejauh ini.

Budi Setyawan
maaf saya mau tanya, teman saya pada sebelum-sebelumnya bisa mengecek info PTK namun sejak 1 April 2014 NUPTK dan tanggal lahirnya tidak valid sehingga tidak dapat membuka info PTK untuk keperluan tunjangan sertifikasinya. Sudah ditanyakan ke bag.PTK dinas namun dilempar ke BPSDMPK kab, dan di sana dilempar balik. Mengapa NUPTK beliau tidak valid padahal sudah benar, ini no NUPTK nya 2937765666120002 , terbit 2013 lalu. Apakah NUPTK beliau tidak diakui P2TK karena adanya aturan moratorium penerbitan NUPTK dr Kemdikbud, tapi mengapa BPSDMPK tetap menerbitkan NUPTK beliau.
Suka · ·
Tulis komentar …
Baca lebih lanjut

Tentang Operator Sekolah

imagesTulisan ini saya ambil dari Forum/Group Operator Dapodik (FB)

Sayang sekalI SK OPS sampai saat ini hanya angin lalu, sebatas kepentingan agar mau mengerjakan tugas yang di minta nya saja, tidak berpikir kalo harpan para ops itu kemaren sirna dan muncul lagi semangat minimal dengan penghargaan SK dari Kemdiknas,
tetapi setelah menyongsong kesuksesan dari katanya itu sudah 75 persen tidak pernah ada tanda tandanya bahwa ucapan itu keluar.

Sudah tahun 2012 rumor bahwa nanti OPS akan berganti TAS (Tenaga Administrasi Sekolah) yang rumor juga bahwa itu akan membawa harapan baru untuk OPS tetapi kemudian berubah saja dengan mengatakan bahwa ajuan kepada Wakil Rakyat yang terhormat tidak di tindak lanjuti oleh merekakemudian dari berbagai pertemuan baik DKI – Solo – Surabaya juga sama bahwa Rumor OPS akan di SK kan oleh Kementrian dan akan diatur anggaran melalui Dana BOS menyentuh OPS itu sendiri,
Baca lebih lanjut

Sasaran Program dan Besar Bantuan BOS 2014

imagesDengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan  oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak
tergantung dengan jumlah peserta didik, maka mulai tahun 2014 ini besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan mejadi dua
kelompok sekolah, sebagai berikut.

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap)

BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:
a. SD/SDLB : Rp 580.000,-/peserta didik/tahun
b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 710.000,-/peserta didik/tahun

2. Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap)

Agar pelayanan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah akan memberikan dana BOS bagi sekolah setingkat SD dengan jumlah peserta didik kurang dari 80 peserta didik sebanyak 80 peserta didik dan SMP yang kurang dari 120 peserta didik sebanyak 120 peserta didik. Akan tetapi kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Sekolah swasta bagi keluarga mampu sehingga telah memungut biaya mahal.
b. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya.
c. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran dan menimbulkan efek negatif, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:
Baca lebih lanjut

Juklak BOS Tahun 2014

imagesBOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Juknis BOS Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101/2013

 

Silahkan download dibawah ini  !

JUKLAK BOS TAHUN 2014

 

 

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 61 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: